Wabup Jeneponto : Kita Terjun Bebas, Dari WDP ke Disclaimer – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Wabup Jeneponto : Kita Terjun Bebas, Dari WDP ke Disclaimer

 

JENEPONTO,RADAR SELATAN.CO.ID – Pasca Bupati Jeneponto,  Iksan Iskandar mengaku malu Jeneponto terima disclaimer dari BPK,  kini  giliran Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu mengaku Jeneponto terjun bebas.
Hal tersebut diungkapkan Mulyadi Mustamu kepada radarselatan.fajar.co.Id diacara buka bersama di Mako Polres Jeneponto, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Empoang Kota. Selasa 06/06/2017.
“Kita terjun bebas lagi,  dari WDP (Wajar dengan Pengecualian red) ke di Disclaimer. Tentunya itu berkaitan dengan beberapa kekurangan kita menyangkut manajemen keuangan tahun 2016,” ujar Mulyadi Mustamu.
Mulyadi menyebutkan, Jeneponto baru sekali terima WDP,  lainya disclaimer, ” Kalau Jeneponto  ini kan berapa tahun terakhir baru satu kali kita WDP, sekarang kita disclaimer lagi. Tentunya ini akan menjadi pelajaran untuk perbaikan kedepan, “Katanya.
Pihaknya mengaku selaku ketua tim Tindak lanjut Pemkab Jeneponto terkait temuan BPK sudah ia laksanakan dengan baik, bahkan dalam seminggu ia memanggil pihak pihak yang memumpunyai tunggakan untuk ditagi bersama dengan inspektorat.
‘Saya selaku ketua tim tindak lanjut bersama dengan inspektorat dan MPTG untuk menagi tagihan tagihan yang masuk di opini BPK,  sekarang memang ada beberapa SKPD yang menyumbang terbesar didisclaimer ini termasuk dinas pu dan DPRD tapi yang jelasnya itu inspektorat. Jadi kita ini sudah bekerja keras sebenarnya, “Katanya.
Ditanyak terkait tudingan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar yang menyebut dirinya tidak bekerja maksimal,  Mulyadi langsung membantah, “Siapa bilang,  saya selalu tiap minggu tanda tangan untuk memanggil orang orang yang punya tunggakan,  tapi yang melaksanakan itu bagian hukum, kami mengundang,  kita selalu kerja kok,  cuma kadang yang ditagih kadang tidak ada niat baik untuk membayar,  sehingga itu salah satu point kita disclaimer” Katanya.
“Tapi saya tidak mau bicara itu karena haknya beliau (Bupati)  dia mau bicarakan saya seperti apa karena dia pimpinan kita jadi kita hormat sama Beliau,” Jelas Mulyadi.
Sebelumnya, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar nampak geram dan merasa malu dengan predikat disclaimer yang diterima oleh Jeneponto dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) Sulawesi Selatan.
Pencapaian non opini (Disclaimer) dianggap pengelolaan keuangan daerah Jeneponto tidak becus,  sehingga BPK menemukan adanya  kegiatan bersumber APBD tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
“Kita harus malu, BPK sudah memberikan kita rekomendasi dipriode yang lalu (2016 red) untuk ditindak lanjuti, Namun  itu tidak ditindaklanjuti oleh pejabatnya dalam hal ini ketua Tim Tindak Lanjut yakni wakil bupati (Mulyadi Mustamu red),” kata Iksan Iskandar.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!