Soal Plt, Ini Kata Wakil Ketua DPRD – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Soal Plt, Ini Kata Wakil Ketua DPRD

Wakil ketua dprd Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki
*1 Juli Plt Tidak Boleh Tanda Tangan
BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID  – –  Tidak lama lagi sejumlah Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)  Organisasi Perangkat  Daerah (OPD)  Segera berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  Bulukumba,  mewarning Pemda Bulukumba,  untuk segera menuntaskan seleksi calon pejabat definitif OPD.
Hal itu disampikan Wakil Ketua I DPRD Bulukumba,  Andi Zulkarnain Pangki, menurutnya dengan status Plt yang dimiliki sejumlah pejabat inti di sejumlah OPD jelas berbading lurus dengan keterbatasan  kebijakan  yang bisa dilakukan. Salah satu diantaranya adalah tidak diperbolehkanya mendatagani dokumen penting seperti pencairan anggaran dan kebijakan strategis lainnya. Menurutnya Salah satu klausul yang sangat penting adalah adanya  pembatasan wewenang kepada pejabat pemerintah dalam memperoleh wewenang ataupun mengambil keputusan   yang  bersifat stragis dan berdampak pada prubahan  status hukum asfek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
Hal itu  dapat dilihat pada penjelasan pasal 14 ayat (7) UUAP (undang-undang administrasi pemerintah daerah),  soal keputusan dan tindakan yang  memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan  rencana strategi dan rencana kerja pemerintah.
“Oleh karena itu  pejabat PLT tidak  perlu dilakukan plantikan atau mengambil sumpahnya pengangkatannya cukup dengan surat perintah dari pejabat pemerintah yg diberikan mandat. Jadi pemkab harus buka hasil ASN nya cepat dan segera mendefinitifkan, bagaimanapun komitmen pelayanan,  ini tidak akan maksimal kalau belum pejabat nya definitif, “ujar Andi Zulkarnain  yang juga Ketua DPD II PAN ini.
Dia menambahkan,  batas waktu Plt  tidak lebih  dari 6 bulan dilingkup pemerintah,  hal ini telah  diatur dalam peraturan  menteri Aparatur sipil negara No 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian Pimpinan  tertinggi baik itu tama .pratama dan madya.
” Plt itu adalah bersipat sementara jadi ada batas waktunya boleh diperpanjang asalkan kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan,  mampu beradaptasi dengan  baik dan lulus pada hasil ASN.makanya pemerintah daerah harus cepat membuka hasil ASN sebelum tgl 1 Juni karena itu sudah  pas 6 bulan yang  diplt kan, “pungkasnya.
Terpisah,  Sekretaris Daerah,  Andi Bau Amal mengatakan,  terkait pejabat yang masih berstatus Plt di sejumlah OPD sedang akan dikoordinasikan dirinya ke pimpinan,  sembari menunggu tahapan panitia seleksi selesai.  Selain itu,  pada Juli mendatang Pemda akan kembali mengangkat Plt jika proses seleksi ASN belum selesai.
“Tapi  kita utamakan yang sudah  duduk di di esalon II/b. Ada asisten,  ada staf ahli,  ada kadis dan kabag yang sudah  di kukuhkan bisa jadi Plt hanya saja ini baru wacana saya,  belum saya laporkan ke pimpinan daj mudah mudahan di respon ji, “katanya. (Faj)
To Top