Duh,  Ada 82 Tambang Ilegal di Bulukumba,  Bupati Segera Lakukan Penutupan – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Duh,  Ada 82 Tambang Ilegal di Bulukumba,  Bupati Segera Lakukan Penutupan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID – –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba akan menutup tambang ilegal yang ada wilayah kabupaten ini. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan akhir setelah Pemkab bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama dengan stakeholder lainnya melaksanakan rapat bersama di ruang rapat Bupati, Rabu (5/7).

 

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bulukumba, Misbawati Wawo memaparkan, jika kondisi alam akibat penambangan sudah sangat memprihatinkan. Sungai menurut Misbawati merupakan sumber kehidupan sekaligus bencana jika tidak dikelola dengan baik, sehingga memelihara lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Dalam persentasenya kepada peserta rapat, Misbah menampilkan data hasil pemantauan tim dari dinasnya. Data tersebut yakni sebanyak 33 tambang yang memiliki izin, sedangkan yang tidak berizin atau ilegal sebanyak 82 tambang

 

“Tindak tegas dengan menghentikan kegiatan penambangan secara penuh.
Kalau perlu dengan menempuh jalur hukum,” tegas Misbawati.

 

Ketegasan tersebut menurut Misbawati bukan tanpa dasar, melainkan karena telah melanggar beberapa peraturan perundangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 13 dan pasal 22 ayat 1, serta Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 4 ayat 1.

 

Ketua Komisi C, DPRD Bulukumba, A. Pangerang menuturkan jika pertambangan ilegal khususnya di Desa Manjalling telah dibicarakan sejak pertambangan ilegal beroperasi 10 tahun silam, namun hal tersebut tidak pernah menuai perhatian. Penambang tidak memiliki izin, padahal izin merupakan dokumen batas wilayah, untuknya itu menertibkan harus dimulai dari hulu hingga hilir karena tidak satu pun memiliki izin.

“Sungai yang dulu 40 meter kini melebar hingga 100 meter. Untuk itu Pemkab harus tegas menertibkan tanpa pilih kasih. Jika pemkab memberikan rekomendasi pada polisi maka yakin tambang akan tertutup semua, selama ini penambang tidak pernah memperhatikan alam. Ada kewenangan pemkab untuk menertibkan meski kewenangan izin telah diambil oleh provinsi,” ujar Pangerang.


Baca berita selengkapnya di Harian Radar selatan Edisi Kamis 6 Juli 2017.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!