Proyek PLTMH Kahayya Rugikan Negara Rp880 Juta – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Proyek PLTMH Kahayya Rugikan Negara Rp880 Juta

ilustrasi (int)

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID  – –  Kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidra (PLTMH) senilai dengan menggunakan dana APBN tahun 2008 senikai Rp1,2 miliar, Desa Kahayya, Kecamatan Kindang. Memasuki babak baru, dua orang yang ditetapkan kejaksaan negeri Bulukumba, telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Kepala seksi Intel kejari Bulukumba,  Sarwanto,  menjelaskan dalam kasus ini Kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, bernama Mufti Inti Priyanto, dan rekanan konsorsium PT Abadi Tera, Rachmat Sampe Toding. Keduanya ditetapkan tersangka karena dianggap paling bertanggungjawab dalam proyek milik Kementerian PDT Jakarta. Dimana dalam proyek tersebut jumlah kepala keluarga (KK) di desa Kahayya mencapai 200 lebih belum merasakan listrik.

” kerugian negara sebesar Rp 883.289.222 dari total anggaran Rp1, 2 miliar. Kasus ini sudah berjalan persidangannya di pengadilan tipikor Makassar,  baru agenda pemeriksaan saksi. Sidang selanjutnya yaitu kamis minggu depan, “ujarnya,  Selasa 18 Juli 2017.

Dalam kasus ini,  untuk menjerat kedua tersangka,  kejaksaan menggunakan Pasal   Primair yaitu  Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 ttg perubahan atas UU No 31 tahun 1999 ttg pemberantasan tindak korupsi Jo pasal 55 ayat 1!ke 1 KUHP Subsider Pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001  perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 Junto pasal 55  ayat 1 ke 1 KUHP.

“Jadi Pasal 2 hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta paling banyak Rp1 miliar. Kalau pasal 3 minim 1 tahun maksimal 20 tahun denda paling sedikit 50 juta maksimal Rp1 miliar,  yah kita lihat saja fakta persidangan pasal mana yang akan dikenakan sesuai perbuatan terdakwa, “katanya.

Dia menjelaskan awal mula dilakukan peneyelidikan terhadap kasus ini,  itu setelah ditemukan realisasi dilapangan tidak berjalan maksimal karena anggaran sudah cair 100 persen namun  proyek belum bisa difungsikan. Sedang adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini pihaknya enggan berspekukasi sebelum melihat fakta persidangan.

“Jadi ada dugaan  kesengajaan yang dilakukan rekanan yang tidak melengkapi alat pendukung, sehingga  pembangkit listrik tak berfungsi. Intinya saksi yang kita hadirkan menerangkan proyek tersebut gagal, soal adanya nanti tersangka lain,  saya tidak bisa komentar dulu,  kita lihat saja proses sidang,  “pungkasnya.  (Rakhmat Fajar)

To Top