Soal Pembangunan Tahap II Gedung DPRD, Aspekindo Minta Pokja dan ULP di Hearing – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Pembangunan Tahap II Gedung DPRD, Aspekindo Minta Pokja dan ULP di Hearing

Konsultasi. Aspekindo,  Dinas DP3 dan Pokja melakukan konsultasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sulsel

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID  – –  Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK),  Asosiasi Pengusaha Jasa konstruksi Indonesia (Aspekindo),  meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),  untuk mengevaluasi  Kelompok Kerja (Pokja II)  dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), terkait proses pelelangan pembangunan gedung tahap II DPRD Bulukumba.

Hal itu disampaikan,  Ketua DPK Aspekindo, Iful H Siang,   ie beralasan  desakan hearing Pokja dan ULP oleh DPRD diminta pihaknya lantaran ia tak ingin pembangunan gedung DPRD bersoal dan berimlikasi hukum nantinya. Hal lainya,  atas dasar konsultasi   pihaknya dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sulsel,  yang turut dihadiri PPK sekaligus Kadis DP3 ( Dinas Perumahan,  Permukiman dan Pertanahan)  A Musman,   Pokja serta salah satu rekanan yang bekerja pada tahap pertama gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut LPJKD menyebutkan penentuan sub kualifikasi tidak sesuai dengan Perlem LPJK No 10 Tahun 2013 tentang pensyaratan sub kualifikasi,  hal lainnya perusahaan yang dimenangkan terindikasi tidak melampirkan surat jaminan penawaran sesuai permen 31 tahun  2015 pasal 4a huruf B.

“Anehnya pada proses lelang,  Pokja mengugurkan salah satu peserta lelang dengan alasan tidak melampirkan surat jaminan penawaran,  padahal yang menang ini terindikasi juga tidak melampirkan surat jamiman penawaran, “jelasnya.

Hal lainnya, dia menjelaskan salah satu tugas dan fungsi Pokja adalah berintegritas dan memahami prosedur pengadaan barang dan jasa serta memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan, begitu juga dengan ULP bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan barang dan jasa,  mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyimpanan. Olehnya pihaknya meminta  agar DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan segera mengevaluasi  ULP dan Pokja untuk mengklarifikasi atas dugaan kesalahan proses lelang.

“Dasar kami kenapa Pokja dan ULP harus di hearing,  karena ada keanehan kenapa tahap I itu ditetapkan pensyaratan kualifikasi peserta lelang BG 009 sedang di tahap II BG004, ada apa ini,  kenapa berubah? .  Masalah lainnya, perusahaan yang dimemangkan tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk BG004, itu diperkuat dari Website LPJK,  disitu disebutkan perusahaan tersebut hanya memiliki pengalaman di BG009, artinyakan tidak bersyarat dan tidak memiliki pengalaman di BG004 itu dibuktikan dengan nilai  (Kemampuan Dasar (KD)  0  “jelasnya.

Sementara dalam dokumen pengadaan di prasyaratkan memiliki pengalaman kerja sesuai sub bidang yang sama dan memiliki kemampuan dasar (KD)  minimal sama dengan nilai yang dilelangkan. Selain itu Aspekindo juga menyoroti pekerjaan tahap pertama gedung DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah sebesar Rp1,3 miliar.

” Bagaimana tahap II bisa berjalan,  kalau tahap I saja belum tuntas pembayarannya. Siapa yang akan bertanggunjawab nanti jika ada kerusakan.  Saya harap DPRD segera mengevaluasi karena sebagai bentuk pengawasan dalam UU MD3,  ini bentuk sinergi Aspekindo dengan pemerintah,  kita tidak mau ada masalah yang muncul dikemudian hari. Kalau kita duduk bersama bisa ada jalan keluar, saya kira kita sepakat seluruh pekerjaan harus sesuai aturan yang berlaku, “pungkasnya.

Ketua DPRD Bulukumba,  H Andi Hamzah Pangki mengaku pihaknya telah mendapatkan laporan tersebut dan dalam waktu dekat ini DPRD akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk dilakukan dengar pendapat dan evaluasi. Selain itu DPRD berharap,  agar seluruh proyek yang akan dikerjakan termasuk pembangunan gedung tahap II DPRD dilaksanakan dengan mangacu pada UU yang berlaku khsusunya soal aturan pengadaan barang dan jasa.

“Kalau dalam dengar pendapat memang ada masalah,  yah kita rekomendasikan,   tergantung pemerintah  apa dia mau menjalangkan rekomendasi sesuai aturan atau terus  melanggar aturan.  Kami akan panggil,  jika melanggar ya dihentikan jangan dilanjutkan, “katanya.

Hamzah pangki, menambahkan untuk pembangunan tahap II sendiri menggunakan APBD 2017 dengan nilai anggaran Rp4,8 Miliar,  sedang tahap I itu nilai pagu Rp3 miliar.” Yang dimenangkan kalau tidak salah PT Jonjjoro itu ditetapkan pada 20 Juli 2017, “tutupnya. (faj)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!