33 ASN Bantaeng Berubah Status Kepegawaian – Radar Selatan

Radar Selatan

Bantaeng

33 ASN Bantaeng Berubah Status Kepegawaian

Fahmi kurniawan/Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas PP dan KB Bantaeng

BANTAENG, RADAR SELATAN. CO.ID – –  Sebanyak 33 orang petugas lapangan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Bantaeng dalam waktu dekat akan berubah status kepegawaiannya dari PNS Daerah menjadi PNS  BKKBN Pusat atau Instansi  Vertikal.

33 orang tersebut terdiri dari 21 orang Fungsional Penyuluh KB, 7 orang Petugas Lapangan KB (PLKB/ASN Non Fungsional) dan 4 orang pejabat struktural yang pernah menjadi Penyuluh KB/PLKB dan telah mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) sebagai syarat utama menjadi Penyuluh KB.

Hal itu disampaikan,  Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas PP dan KB Bantaeng Fahmi Kurniawan,  menurutnya
Kepastian tersebut didapatkan setelah pada tanggal 25 Juli 2017 lalu telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan Personel PKB/PLKB ke BKKBN Pusat oleh Bupati Bantaeng HM. Nurdin Abdullah disaksikan  Ketua DPRD H. Sahabuddin dan Kajari Bantaeng Johan Iswahyudi di Clarion Hotel And Convention Centre. Penandatangan BAST  tersebut serentak dilaksanakan untuk seluruh 24 Kab/Kota se Sulsel untuk selanjutnya BAST tersebut diproses dan dijadwalkan per 1 Januari 2018.

“Di Bantaeng ada 33 petugas lapangan yang telah diserahkan,  total 1.414 se Sulawesi Selatan secara resmi menerima gaji/tunjangan sebagai ASN BKKBN Pusat,  jadi gajinya sudah dibiayai APBN dan ditambah remonisasi, “katanya.

Dia menambahkan,  untuk Bantaeng sendiri,  pihaknya mengajukan  34 orang,  hanya ada 1 orang yang tidak bisa diakomodir dengan alasan  akan memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2018.”  Jadi secara otomatis namanya dihapus oleh sistem database BKKBN-BKN Pusat” ungkap  Fahmi.

Lebih jauh,  Fahmi yang juga putra asli Bulukumba ini menjelaskan,  jika Dasar hukum penyerahan tenaga PKB/PLKB tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai lampiran I huruf N bahwa untuk sub urusan Pengendalian Penduduk salah satu pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mengenai PKB/PLKB.

Disebutkan bahwa pengelolaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun pendayagunaan tenaga PKB/PLKB tersebut adalah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan tambahan terkait PKB/PLKB ini adalah terkait sertifikasi tenaga Penyuluh KB/PLKB menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

“Jadi PKB/PLKB saat ini sementara dalam tahap sosialisasi sertifikasi termasuk di Bantaeng telah dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel sebelum seluruh PKB/PLKB wajib mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh BKBBN sehingga nantinya hasil ujian sertifikasi tersebut akan mengukur kemampuan dan kapasitas serta menentukan PKB/PLKB yang bersangkutan berada di grade mana, dan sebagainya, “tambahnya.

Menurut Fahmi,  dengan dialihkannya status kepegawaian PKB/PLKB ke BKKBN pusat, sarana dan prasarana yang melekat pada  tupoksinya tidak diserahkan namun tetap dimanfaatkan untuk menunjang operasional program KKBPK. Olehnya dalam hal ini Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB bertanggungjawab mutlak  terkait pendayagunaan tenaga di lapangan. Termasuk penempatan wilayah kerja, urusan administrasi kepegawaian yang bersangkutan nantinya tetap berhubungan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Dalduk dan KB sebagai OPD yang mendayagunakan tenaga petugas lapangan PKB/PLKB tersebut.

Sekedar diketahui,  Salah satu alasan diaturnya urusan pengelolaan dan pendayagunaan PKB/PLKB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Pasalnya,  BKKBN yang dulunya instansi vertikal dari pusat hingga ke daerah, sejak era otonomi daerah tenaga PKB/PLKB ikut menjadi PNS Daerah. Namun 10 tahun lebih otonomi daerah berlangsung, tenaga PKB/PLKB yang dulunya kurang lebih 50.000 orang saat ini tersisa kurang lebih 12.000 se Indonesia. Banyaknya PKB/PLKB yang berpindah instansi atau diangkat menduduki jabatan struktural di Kabupaten/Kota mengakibatkan banyak daerah yang kekurangan PKB/PLKB bahkan ada Kab/Kota yang sama sekali tidak mempunyài tenaga PKB/PLKB berstatus PNS.

“Idealnya 1 Desa/Kelurahan ditangani oleh 1 orang PKB/PLKB, saat ini di Bantaeng rasionya adalah 1,6 Desa/Kelurahan ditangani oleh 1 PKB/PLKB. Itupun karena adanya PLKB Kontrak sebanyak 13 orang yang diangkat oleh Bupati,” paparnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!