FPR Bulukumba Menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Berikut Pernyataannya – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

FPR Bulukumba Menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Berikut Pernyataannya

ilustrasi (int)

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID – – Pro dan Kontra masih terus mewarnai rencana pemerintah atas Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas). Kali ini kritikan datang dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) Cabang Bulukumba.

Ketua FPR Bulukumba, Rudy Injeck, mengatakan Perpu Nomor 2 tahun 2017 bukan untuk melindungi rakyat, melainkan merampas Hak Demokratis Rakyat dan membungkam kebebasan berorganisasi dan berpendapat.

“Hentikan pembatasan dan kekerasan terhadap kebebasan organisasi dan berpendapat bagi rakyat. Cabut Segera Perppu No. 2 Tahun 2017!, “tegasnya.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas tahun 2013, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juli lalu, dianggapnya perampasan hak demokratis rakyat untuk membungkam kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Injeck mengatakan Perppu tersebut tidak lahir untuk melindungi rakyat, melainkan justru bertujuan untuk menindas rakyat yang menggunakan organisasi sebagai wadah dan alat perjuangan, untuk menyampaikan aspirasi demokratisnya dan, dalam menuntut pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai rakyat dan warga negara.

 

“Latar belakang Perpu ini, tidak terlepas dari situasi krisis kapitalisme monopoli (imperialisme) yang semakin akut dan krisis kronis di Indonesia yang semakin memerosotkan penghidupan rakyat. Hal ini sama halnya dengan situasi dan tujuan lahirnya UU Ormas di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013 lalu, yang lahir ditengah kemerosotan dan kian memburuknya krisis imperialisme yang meledak pada tahun 2008 silam,” katanya.

 

Dalam rilisnya, Rudy Injek lebih jauh menjelaskan, Rezim SBY memiliki Program strategis Nasional yang tertuang dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disokong oleh imperialis AS sebagai cara efektif untuk melayani kebutuhan AS dalam mengatasi krisisnya. Karenanya, UU Ormas tahun 2013 dibentuk sebagai salah satu instrumen hukum untuk menjamin kestabilan politik dan keamanan dari ancaman gerakan perlawanan rakyat yang sesungguhnya terus bangkit dan meluas.
Situasi yang melatarbelakangi lahirnya Perppu No. 2/2017.

Lahirnya Perppu No. 2/2017 saat ini, jelas tidak terpisah dari situasi-situasi sebelumnya dan perkembangan saat ini, sekaligus menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk memastikan kestabilan politik ditengah krisis yang semakin akut dan tidak menentu, sementara dampaknya harus ditanggung oleh rakyat diberbagai negeri.

Keadaan tersebut kemudian justru membuat berbagai negeri besar seperti AS, Uni Eropa, Jepang hingga Tiongkok untuk semakin ekspansif, terutama untuk menanamkan modal (capital) mereka ke berbagai negeri jajahan, bergantung maupun negeri setengah jajahan. Melalui negara secara bilateral maupun berbagai lembaga keuangan dan pembiayaan pembangunan seperti WB, IMF, ADB hingga AIIB dan berbagai lembaga operator kapital finance milik TNC/MNC untuk mendanai perbagai proyek hutang, investasi dan pembangunan di berbagai negeri.

Dibawah pemerintahan Donald Trump saat ini, imperialis AS dan sekutunya semakin agresif melakukan berbagai manuver dan provokasi diberbagai kawasan. Perebutan pasar, tenaga kerja hingga bahan mentah tetap menjadi dasar utama. Perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, megaproyek infrastruktur hingga perampasan hak-hak pekerja semakin massif di mana-mana.

Berbagai upaya untuk membatasi aspirasi demokratis rakyat untuk keluar dari tindasan dan penghisapan juga dilakukan oleh berbagai negara. Pemerintah berbagai negeri semakin tidak manusiawi, dan jauh dari nilai demokrasi. Mulai dari Kampanye War on Terror/perang melawan terorisme global dari AS dan kemudian diadopsi oleh berbagai negeri, telah menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan siapapun yang dianggap melawan dan membahayakan mereka.

Di Indonesia, peran pemerintahan Jokowi-JK sebetulnya juga tidak berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetap sebagai negara yang bergantung pada kapital asing, yang ditunjukkan dengan ketergantungan yang tinggi pada investasi dan hutang untuk pembangunan. Serta mengandalkan komoditas bahan mentah dalam perdagangan, sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan impor.
Indonesia yang dengan sumber daya alam dan penduduknya yang besar, maka kapital finance akan memiliki syarat untuk semakin kuat mendikte dan mengendalikan ekonomi dan politik.

Kapital Finance telah mendikte berbagai sektor seperti industri dan ketenagakerjaan, hingga melakukan perampasan tanah untuk kepentingan infrastruktur, properti hingga pertanian, perkebunan dan pertambangan skala besar.

Itulah kemudian Jokowi-Jk menetapkan kestabilan politik sebagai upaya menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi menjadikan penghidupan rakyat semakin merosot dari waktu ke waktu. Upah buruh ditekan sedemikian rendah, sementara kaum tani dan rakyat pedesaan menghadapi perampasan tanah yang begitu massif. Demikian juga dengan berbagai tindasan politik, teror dan, kekerasan yang terus meningkat, baik di desa maupun perkotaan.

Disektor Agraria, paket kebijakan ekonomi dan implementasi program strategis nasional pemerintahan Jokowi kian memerosotkan penghidupan Kaum tani, suku bangsa minoritas, Nelayan dan rakyat luas pedesaan. Pembangunan Ekonomi khusus, perluasan perkebunan, perhutanan dan taman nasional yang berkedok konservasi dan reforma agraria palsu, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya adalah program yang rakus tanah, sehingga menyebabkan kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan dan masyarakat luas pedesaan terusir dari tanah dan tempat tinggalnya.

Pada saat bersamaan, pemerintahan Jokowi-JK terus meningkatkan tindasannya merepresif dan mengkriminalkan kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan dan masyarakat luas pedesaan yang terus bangkit melawan. Pemenjaraan, pemukulan, penembakan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya terus berlansung massif Bahkan pencemaran nama baik organisasi dan pimpinan massa dengan berbagai tuduhan, juga dilakukan pemerintah untuk memecah belah persatuan kaum tani dan rakyat luas, sekaligus sebagai upaya untuk menumpulkan dan membrangus gerakan kaum tani dan gerakan rakyat lainnya.

Namun demikian, kenyataannya gerakan kaum tani dan rakyat luas lainnya, sudah dan akan terus bangkit semakin meluas mengkritik dan melawan setiap kebijakan anti rakyat yang dijalankan oleh Pemerintah.
Perpu No. 2/2017 menunjukkan Pemerintahan Jokowi-JK sebagai rejim anti demokrasi, dengan memberangus kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Pemerintah memandang kondisi saat ini yang dianggap kegentingan yang memaksa” melalui keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila, anti UUD 1945 dan membahayakan keberlangsung negara kesatuan Republik Indonesia.

Perpu ini merupakan penyempurnaan dari UU Ormas 2013, dengan salah satu poinnya ialah pembubaran ormas yang tidak lagi harus menunggu putusan dari pengadilan. Selain itu Perpu ini juga memberikan sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sebuah kondisi yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ormas 2013. Artinya Perpu ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, atas poin negara menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi rakyat.

Perpu ini akan memberikan ruang yang luas bagi kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menindak setiap elemen yang dianggap membahayakan kedudukan mereka. Perpu ini secara fundamental menempatkan pejabat negara dalam posisi yang semakin kuat atas rakyat. Kedepan, dengan menggunakan Perppu 02 tahun 2017 pemerintah akan semakin mudah melakukan pembubaran dan pemberangusan organisasi yang dinilai anti pancasila, NKRI dan organisasi-organisasi yang menentang kebijakan dan tidak mendukung pembangunan.

Rakyat yang terorganisasi dalam berbagai serikat, baik serikat buruh, serikat tani hingga suku bangsa minoritas dalam keadaan bahaya dengan adanya Perppu ini. Pemerintah dengan mudah akan memberikan label berbahaya dan harus dibubarkan, terhadap berbagai organisasi rakyat jika dianggap mengganggu investasi dan kestabilan politik nasional.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba dengan tegas menolak Perppu No. 2 Tahun 2017, dan menuntut:
Cabut Perpu No.2 tahun 2017
Hentikan segala bentuk pembatasan kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang segala kebijakan dan tindakan negara yang menindas hak-hak demokratis rakyat.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!