Pemkab Bulukumba Berutang Rp1,3 Miliar, Rekanan Segel Pembangunan Gedung DPRD – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Pemkab Bulukumba Berutang Rp1,3 Miliar, Rekanan Segel Pembangunan Gedung DPRD

Segel: Rekanan PT Cucuwali Perkasa, memasang spanduk dan kawat duri di lokasi pembangunan Gedung DPRD karena belum dibayarkan pekerjaan gedung DPRD tahap I

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID – – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bululumba, memiliki utang sebesar Rp1,3 Miliar. Pasalnya, pembangunan gedung DPRD tahap I oleh Rekanan PT Cucuwali Perkasa, telah selesai pengerjaanya sejak 23 Desember 2016 lalu, namun tak kunjung dibayarkan.

Akibatnya, rekanan mencurahkan kekecewaan dengan membentang spanduk dilokasi pembangunan gedung DPRD. Dalam isi spanduk, rekanan meminta agar pembangunan tahap II gedung DPRD tidak dilanjutkan untuk menghindari konflik sampai sisa pembayaran dilunasi.

 

Kepada Radar Selatan, rekanan proyek gedung DPRD, Amran Latief menjelaskan selain memasang spanduk pihaknya juga memasang kawat duri disekitar lokasi. Dia menjelaskan dari total anggaran Rp2,8 miliar untuk pembangunan tahap I masih tersisa sebesar Rp1,3 miliar. Selain itu ia menjelaskan sebelum melakukan penyegelan pihaknya telah jauh hari bersurat ke Pemkab, terkait permintaan pelunasan pembayaran.

 

” Sudah selesai dan rampung 100 persen pada 23 Desember 2016 lalu, sudah di periksa BPK, sudah PHO, ada juga LHP dari BPK tidak ada temuaan. Lalu apa alasannya Pemkab tidak mau bayarkan. Jadi sebelumnya ini kita sudah bersurat ke Pemkab untuk tidak melanjutkan tahap II sebelum pelunasan tahap I, “katanya.

Selain itu pihaknya juga menuntut biaya konvensasi atas keterlambatan pembayaran, sesuai yang diatur pada Pepres 54 tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunan pasal 122 dan tertuang dalam kontrak perjanjian kerja.

“Jangan ada pembangunan tahap II kalau kami belum dibayarkan. Kenapa kita pasang spanduk karena tidak ada perhatian pemerintah, iya Pemkab masih punya utang Rp1,3 Miliar, “pungkasnya.

Ketua Aspekindo, Iful H Sain mengatakan, pihaknya mendesak DPRD untuk segera melakukan hearing terhadap Pokja II dan ULP maupun dinas terkait.

“15 Agustus kami sudah layangkan surat DPRD, kami mau kita dipertemukan dalam satu forum untuk mencari jalan keluar, “katanya.

 

Terpisah, Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Andi Mappewali, membenarkan jika masih ada sisa anggaran yang belum dibayarkan ke rekanan terkait proyek pembangunan gedung DPRD tahap I. Menurutnya sisa pembayaran nantinya akan diberikan melalui anggaran penetapan APBD Perubahan 2017.

“Iya belum belum dibayarkan semuanya, saya tidak tau berapa jumlahnya bisa ditanyakan langsung ke Dinas Pemukiman, karena itu bagiannya, “katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman, Andi Musma mengaku pembayaran akan dilakukan jika DPKD memiliki dana.” Kita akan bayar kalau siap dananya DPKD, “Singkatnya.(Fajar)

 

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!