207 Napi di Bulukumba Terima Remisi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

207 Napi di Bulukumba Terima Remisi

TERIMA REMISI. Bupati Bulukumba AM. Sukri Sappewali memberikan remisi kepada salah satu perwakilan napi saat upacara HUT Kemerdekaan RI, Kamis, 17 Agustus 2017. 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID  — Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Taccorong, Kabupaten Bulukumba memberikan remisi atau pemotongan masa tahanan kepada 207 nara pidana (napi) peringatan HUT RI ke-72.

Pemberian remisi itu dilakukan saat upacara detik-detik Kemerdekaan RI yang dilakukan di Halaman Lapas Taccorong, Kamis, 17 Agustus 2017.

Ke 207 tahanan tersebut terdiri dari 3 orang mendapat 6 bulan pemotongan masa hukuman, 10 orang remisi 5 bulan, 20 orang remisi 4 bulan, 48 orang remisi 3 bulan, 33 orang remisi 2 bulan, dan 85 orang remisi 1 bulan.

Adapun tahanan yang dinyatakan bebas, sebanyak 8 orang. Hal tersebut sesuai Keputusan Menkumham RI No. W23.325-PK.01.01.02 tahun 2017.

Pemberian remisi disaksikan langsung Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang juga membacakan sambutan dari Menkumham.

Dalam sambutannya, MenkumHam menyatakan pemberian remisi kepada warga binaan bukan semata merupakan suatu hal yang didapatkan dengan mudah dan bukan pula merupakan bentuk kelonggaran agar napi segera bebas.

Namun, pemberian remisi merupakan bentuk tanggung jawab untuk terus menerus memenuhi kewajiban untuk ikut dalam pelaksanaan program pembinaan.

Disamping itu pemberian remisi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana serta dapat menjadi stimulan dalam menghadapi deprivasi dan efek destruktif, serta menekan tingkat frustrasi sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.

“Kontroversi pemberian remisi masih terjadi dikarenakan masih punitifnya pandangan masyarakat yang melihat pemidanaan dalam Lapas, belum adanya komitmen nyata dari jajaran pemasyarakatan untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi terbukti masih terjadi pengendalian narkoba dari dalam Lapas serta jual beli hak warga binaan,” kata Bupati Bulukumba AM. Sukri Sappewali membacakan sambutan MenkumHam.

Namun, untuk mengatasi permasalah tersebut saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum yaitu pembenahan terhadap Lapas dimana pada APBD P tahun 2017, dimana pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk penanganan permasalahan pemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan prasarana teknis pemasyarakatan, selain itu juga dilakukan penataan terhadap regulasi tentang syarat dan tata cara pemberian hak warga binaan dengan memotong jalur birokrasi terhadap proses usulan pemberian hak. (*)
——————————————————-

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!