DPRD Sosialisasi Dua Perda di Gantarang-Kindang – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

DPRD Sosialisasi Dua Perda di Gantarang-Kindang

BULUKUMBA,  RADAR SELATAN. CO.ID  — Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Bulukumba pada 21 Agustus berlangsung di Kantor Camat Gantarang dengan menghadirkan peserta dari kepala desa dan aparat desa se Kecamatan Gantarang dan Kindang.  Dua perda yang disosialisasikan yakni Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Ketua DPRD Bulukumba,  Andi Hamzah Pangki mengatakan, sosialisasi ini untuk lebih mengenalkan terkait peraturan daerah yang mengikat di Bulukumba. Hanya saja kendala untuk aplikasi lebih pada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara teknis yang sedikit lambat.

“Ini karena bertumpuk terlalu banyak sehingga lambat. Padahal harus cepat karena teknis harus sampai ke bawah,” ujarnya.

Anggota Komisi A, Hilmiaty Asip menegaskan, dengan perda yang telah disepakati pada dasarnya untuk dipergunakan demi melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat. Seperti Perda terkait Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk memperkuat UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Muhammad Bakti mengatakan, perda yang telah dihasilkan memiliki tujuan yang baik. Untuk meningkatkannya, dipandang perlu melakukan sosialisasi langsung. ‘Selama ini ini tidak dilakukan. Makanya kita sosialisasikan agar agar asas manfaat dapat dirasakan langsung,” katanya.

Selain ketiganya, dari anggota DPRD Bulukumba yang hadir pada kesempatan itu Andi Tendri Alang (fraksi Demokrat), Andi Ahyar (fraksi PKS), dan H. Akram (fraksi PPP).

Camat Gantarang, A. Ari Arianto mengatakan mengatakan melalui kegiatan ini perda akan lebih menyeluruh dan menyentuh ke bawah. Hanya saja ia berharap tahap sosialisasi akan berlanjut hingga terutama terkait dua perda yang disosialisasikan pada kesempatan itu. “Saya pikir ini harus lebih massif lagi. Terutama yang menyangkut alih fungsi lahan dan pemberhentian dan penangkatan perangkat desa,” katanya.

Kades Bialo, Agusriadi Maula mengapresiasi kegiatan tersebut. Setelah ditetapkan dan ia berharap aturan ini dapat diaplikasikan dengan baik. Seperti menyangkut terkait pemberhetian dan penangkatan kepala desa yang belum mengatur tekait kepala desa yang meninggal dunia perlu diperjelas. Kemudian mengenai lahan pertanian yang hingga saat ini dinilai dilematis, dimana laju pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan luas pertanian yang justru semakin sempit. Kemudian dalam upaya pemberdayaan pertanian yang sudah mengatur penguatan kelembaagn tetapi belum secara teknis untuk peningkatan kualitas SDM.

“Jangan melenceng dari aturan yang sementara disosialisasikan. Dan ini juga perlu dibahas secara teknis,” katanya.

Namun dalam peningkatan desa, Agus percaya pengelolaan secara optimal akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan desa. (jar)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!