Rp.141,9 Miliar Untuk Dana Pengawasan Pilkada – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Rp.141,9 Miliar Untuk Dana Pengawasan Pilkada

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  —
Setelah melakui proses lobi yang cukup panjang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel akhirnya menyetujui dan menandatangai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.

 

Dalam penandatanganan tersebut,disepakati Rp 141,9 miliar untuk anggaran pengawasan Pilgub dan Pilkada serentak untuk Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulsel.

 

Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi yang dikonfirmasi Radar Selatan, Selasa 6 September 2017, menyatakan telah ada kepastian dan akan mulai dilaksanakan menghitung dana sharing kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Anggaran sebesar Rp141,9 miliar tersebut nantinya akan digunakan untuk seluruh kegiatan pengawasan dan item kegiatan di Bawaslu dan Panwaslu diseluruh Kabupaten/Kota di Sulsel.

 

“Iya kemarin penandatanganan NPHD nya oleh Gubernur Sulsel,dengan sudah ditandantagananya anggaran ini, kita di Bawaslu dan seluruh jajaran akan memulai tahapan,”katanya.

 

Dia menambahkan, bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada, seperti Bulukumba, maka memiliki beban anggaran yang cukup besar dan dibiayai oleh APBD Provinsi, berbeda dengan Kabupaten Bantaeng yang akan menyelenggarakan Pilkada serta beberapa kabupaten lainnya, yang jelas penganggaranya akan dibiayai APBD daerah.

 

“kemudian yang tidak melaksanakan pilkada kami akan tetapkan anggaran tapi sharing itu akan disiapkan sekedar untuk mencukupi APBD yang kurang karena biaya pikada kabupaten/kota menjadi kewajiban APBD kabupaten/kota juga kalau ada yang kurang kami akan sharing kesitu,” tambah Laode.

 

Laode berpesan, dengan disetujuinya anggaran Bawaslu untuk Pilgub dan Pilkada di Sulsel, pihaknya berharap agar seluruh jajaran Panwaslu di Kahupaten/Kota untuk memaksimalkan anggaran dalam rangka melakukan pengawasan serta tegas dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu nantinya. ” Jaga independensi, profesional yang terpenting bagaimana bekerja dalam rangka meminimalisir kecurangan dalam Pilgub dan Pilkada nantinya,”pesan Laode.(faj)

To Top