Soal Tambang Ilegal, Bupati Gowa: Pemerintah Jangan Kalah dengan Penambang – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Hot News

Soal Tambang Ilegal, Bupati Gowa: Pemerintah Jangan Kalah dengan Penambang

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Maraknya pertambangan liar alias ilegal tidak hanya terjadi di Bulukumba. Kabupaten Gowa misalnya, merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tambang. Hanya saja, Pemerintah Kabupaten Gowa cukup tegas dalam menertibakan tambang ilegal.

Terbukti sejak dibentuk Tim Satgas Penertiban Tambang, Agustus 2017 lalu, sudah ada lima alat berat dan puluhan truk yang beroperasi dalam tambang ilegal disita.Tak hanya itu, sejumlah honorer dan PNS diberikan sanksi karena dinilai membikingi aktifitas tambang ilegal.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan yang dikonfirmasi Radar Selatan, Rabu 2017 mengatakan, salah satu alasan dirinya getol dalam menertibkan tambang ilegal karena aktifitas yang dinilai sudah merugikan infrastruktur daerah serta tidak memberikan kontribusi untuk Kabupaten Gowa.

 

Dijelaskan, panjang jalan Kabupaten Gowa, yaitu 2.239 kilometer dan melalui dana APBD telah dianggarkan sebesar Rp300 miliar untuk membenahi jalan sebenjang 1.100 kilometer, hanya saja pihaknya tetap mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan lantaran banyaknya jalan yang rusak akibat dilalui truk dan alat berat tambang ilegal.

“Bayangkan kalau jalan yang ditargetkan bertahan hingga bertahun tahun, cepat rusak akibat dilalui truk bermuatan lebih, yang buat kesal ternyata itu truk milik tambang yang tidak mengantongi izin,”jelasnya.

Adnan menambahkan, dalam penertiban tambang ilegal diakui pihaknya tak mudah dilakukan. Pasalnya, banyak tambang yang tak mengantongi izin dibikingi oknum dan pemodal besar. Kendati demikian, pihaknya tetap getol dan tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban apalagi yang dilakukan bukanlah hal yang salah, namun kebijakan yang pro rakyat. Hal lainnya, lanjut putra dari Ichsan Yasin Limpo ini, pertambangan saat ini pengelolaan serta regulasinya bukanlah lagi menjadi kewenangan penuh Kabupaten akan tetapi hak dari Provinsi, akan tetapi tidak lantas membuat Pemerintah daerah kehilangan marwah dalam bertindak tegas melakukan penertiban bagi tambang yang tak berizin.

“Tidak ada urusan dengan itu, mau kewenanganya dikembalikan di Provinsi, tapi kan tambang beroperasi di daerah kita, jadi hak kita menertibkan itu, apalagi kalau memang tidak ada kontribusinya buat daerah,”tegasnya.

Adnan menambahkan, pada dasarnya tidak ada kendala berarti dalam menertibkan tambang ilegal selama pemerintah memiliki sikap tegas, komitmen serta konsisten menjalankan tugas. Diakuinya sebulan ini melakukan operasi sudah ada dua honorer pemerintahan yang dipecat serta memutasi salah seorang PNS kedataran tinggi Gowa karena terbukti membikingi tambang ilegal.

“Kita akui belum sepenuhnya maksimal tapi kita berusaha semua tambang ilegal ditertibkan. Intinya pemerintah jangan mau kalah dengan penambang ilegal, harus konsisten, jangan operasinya timbul hilang, harus dilakukan pengawasan secara kontinyu,”pungkas Bupati termuda di Indonesia ini. (**)

15 Rudal Diamankan Tim Satgas Bulukumba

TIM Satgas Penertiban Tambang Ilegal Bulukumba, berhasil mengamankan 15 rudal dan alat berat milik penambang ilegal yang beroperasi di sejumlah wilayah di daerah ini.
Ketua Tim Satgas Penertiban Tambang Ilegal Bulukumba, Kompol Syarifuddin mengatakan, sampai saat ini Tim Satgas masih melakukan pemantauan terhadap beberapa lokasi tambang galian C yang sebelumnya di tutup kembali beroperasi. “Kita tidak berhenti sampai disini, kita tetap akan tindak tambang-tambang galian C yang masih melakukan penambagan kendati telah dirazia oleh Tim Satgas,” ujar Wakapolres Bulukumba, itu, Kamis, 7 September.

Menurut Syarifuddin, semua barang bukti yang disita diantaranya mesin rudal, alkom akan disimpan sebagai barang bukti dan tidak akan dikembalikan kepemilik tambang sementara alat berat yan disita akan di panggil semua pemiliknya untuk dibuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatanya.

Lanjut Syarifuddin, sudah jelas dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

“Isi ayat pada pasal tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya pasir beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk kemakmuran atau kensejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya,” kata Syarifuddin.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 diperjelas lagi didalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah”.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa galian C (dalam hal ini pasir) yang terkandung didalam bumi menjadi milik Negara bukan milik perorangan meski berada di tanah milik warga. Warga tidak berhak untuk menggali atau menambang pasir yang terkandung didalamnya tanpa persetujuan pemerintah, kecuali untuk kepentingan membangun rumah pribadi.

Penggalian tanahpun sebenarnya dilarang kecuali pengggalian untuk kepentingan umum seperti penggalian lubang tiang listrik, penggalian lubang tiang telpon. Namun yang jelas bahwa penggalian dan pengambilan bahan golongan C dibenarkan apabila pengambilan bahan galian golongan C sudah memiliki izin dari pemerintah dan apabila nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara ekonomis “diperjual-belikan”.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan perusahaan galian C seharusnya tidak dapat lagi ditolerir. Pasalnya, kerusakan itu tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar wilayah tambang, namun sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.
Melakukan penambangan batuan (galian C) tanpa izin, akan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar.

Sementara itu salah seorang warga Kecamatan Ujungloe, Suparman mengatakan, kinerja Tim Satgas tambang perlu dipertayakan pasalanya sampai saat ini belum maksimal karena pasca dilakukannya razia tambang, masih banyak tambang yang beroperasi di Desa Manjelling. “Kami kecewa dengan kinerja Tim Satgas karena tambang yang sudah ditutup, kembali beroperasi lagi, padahal belum juga memiliki izin,” ujarnya.

To Top