Alwi Hamu: Hasil Penyewaan Gedung PWI untuk Organisasi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Alwi Hamu: Hasil Penyewaan Gedung PWI untuk Organisasi

Alwi Hamu

 

MAKASSAR, RADAR SELATAN.CO.ID  — Polemik penyewaan gedung PWI yang berujung pada kasus hukum, membuat mantan Ketua PWI Cabang Sulsel, HM Alwi Hamu angkat bicara. Alwi meluruskan mengenai sejarah gedung tersebut, hingga kemudian disewakan untuk kepentingan organisasi.

Alwi saat dihubungi Senin, 18 September kemarin, sedang berada di Amerika Serikat. Dia mengatakan, gedung itu dulu diserahkan pada masa kepemimpinannya sebagai Ketua PWI. Dan itu masih ada bukti-buktinya. Gedung itu dialihkan atau take over dari Balai Wartawan di Jalan Pasar Ikan ke gedung di Jl AP Pettarani tersebut. PWI, sebut Alwi, sudah membayar pada saat itu dengan uang Rp5 juta. Itu di masa kepengurusan ketua PWI sebelum Alwi.

Pada saat itu, lanjut Alwi, dirinya menandatangani prasasti bersama dengan Gubernur Sulsel saat itu, HZB Palaguna. Kemudian dalam perjalanannya, PWI mencoba mandiri dan tidak tergantung dari anggaran Pemda. Akhirnya, pengurus PWI pada saat itu sepakat untuk menyewakan gedung dan dananya digunakan untuk kepentingan organisasi. “Jadi untuk membiayai segala macam aktivitas PWI, kita sewakan di situ. Saya tidak minta dana dari pemda waktu itu,” ujar Alwi.

Penyewaannya, lanjut dia, misalnya ada rumah di bagian belakang, kemudian bikin gedung untuk disewakan. Seperti penginapan, atau indekos. “Kalau yang di bawah itu dulu Press Club, itu disewakan. Kecil-kecil waktu itu. Kalau ada yang mau kontrak waktu itu, otomatis ya seperti itu,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebetulnya tidak ada penyelewengan yang terjadi, dengan penyewaan itu. Apalagi lanjut dia, ini sudah dipertanggungjawabkan ke pengurus. “Tidak apa-apa. Dipertanggungjawabkan di depan pengurus. Itu untuk organisasi, kenapa ada pihak-pihak yang keberatan. Justru itu untuk membiayai PWI,” ujar dia.

Menurut Alwi, dulu ada anggaran wajib dari Pemda untuk membiayai aktivitas pers, seperti pendidikan pers, juga memberi informasi kepada masyarakat. Tetapi sejak pengurus PWI bisa memperoleh dana lewat penyewaan-penyewaan, pengurus tidak minta biaya lagi. Kalau pun ada, itu hanya sekali-sekali jika ada acara pers nasional.

“Jadi sangat mengherankan kalau ada yang menganggap itu penyelewengan. Cuma dicari-cari itu kesalahan. Cuma dicari-cari alasan-alasan untuk menyalahkan begitu. Ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan oleh penegak hukum, itu akan merusak hubungan pers dengan penegak hukum,” lanjut Alwi.

Alwi juga menegaskan, PWI di Jakarta juga seperti itu. “Ada yang bisa disewakan, kita sewakan. Yang pasti untuk organisasi, bukan pribadi. Itu semua pengurus, mulai dari saya dulu, kemudian pengganti saya, lalu kemudian digantikan Zulkifli, lalu digantikan Agus, itu kan aktivitas untuk memperoleh dana. Karena dalam rangka untuk menggerakkan organisasi. Kalau ada pengurus PWI yang tua-tua itu merasa keberatan, ya itu namanya aneh,” tegasnya.

Sekali lagi, Alwi menegaskan itu bukan kesalahan. Menurutnya, menyewakan untuk kepentingan organisasi itu bukan kesalahan. Itu kecemburuan. “Sudahlah, berikan kepada anak muda,” ujar dia.

Alwi meminta PWI menuntut kepada penegak hukum yang tidak berhati-hati menjatuhkan status tersangka kepada seseorang. “Misalnya salah begini, kau penjarakan orang yang tidak ada kesalahan, kau hukum orang yang tidak punya kesalahan itu kan tidak benar. Jangan mentang-mentang memegang kekuasaan lantas menyalahkan orang yang tidak salah. Saya selaku mantan ketua PWI Cabang Sulsel yang memang mengambil alih gedung itu, yang menandatangani prasasti gedung itu bersama dengan Gubernur Palaguna, yang menerima pelimpahan dari gubernur itu, jangan sampai dibeginikan. Itu hak PWI untuk melakukan apa saja untukmembiayai organisasi,” tegasnya. (rls)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!