Hmi Gelar Aksi Minta Kejati Evaluasi Kejari dan Minta PT Lonsum Angkat Kaki dari Bulukumba – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Hmi Gelar Aksi Minta Kejati Evaluasi Kejari dan Minta PT Lonsum Angkat Kaki dari Bulukumba

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Cabang Bulukumba, kembali menggelar aksi demostrasi. Kali ini mereka turun dengan agenda meminta Kejati Sulsel untuk mengevaluasi kinerja dari Kejaksaan Negeri Bulumumba. Tak hanya itu Hmi juga meminta Pemkab Bulukumba untuk tidak memperpanjang kontrak PT Lonsum yang akan berakhir pada 2020 mendatang.

 

Dari pantuan Radar Selatan, puluhan aktifis Hmi bergerak dari sekretariat cabang di Jalan Candana menuju perempatan Teko pada pukul 09.30 wita. Dalam orasinya, koordinator lapangan, Adi Tompel mengatakan aksi kembaki digelar dalam rangka pengawalan Hmi terhadap mendeknya sejumlah kasus yang ditangani pihak kejaksaan.

“Bayangkan kasus akper dan pengadaan motor dinas di BKP belum ada kejelasnya. Tersangkanya sudah buron bertahun tahun tapi kejaksaan belum bisa menangkap. Makanya kami desak Kejari segera mengevaluasi kinerja kejaksaan Bulukumba,”pungkasnya.

 

Ketua Umum Hmi Bulukumba, Rakhmat Fajar menjelaskan selain agenda aksi ke Kejaksaan, pihaknya juga mempertanyakan status PT Lonsum yang dinilai pihaknya selama berada di Bulukumba belum banyak memberikan kontribusi untuk daerah. Termasuk pengelolaan dana CSR yang dinilai peruntukan dan pengelolaanya yang tidak jelas. Padahal Hmi menilai Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) dan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang dana CSR.

 

“Kalau PT Lonsum tidak memberikan asaz manfaat untuk daerah secara menyeluruh lebih baik angkat kaki saja. Soal pengelolaan dana CSR PT Lonsum yang diatur dalam perda juga tidak jelas. Saya beri contoh jika keuntungan Lonsum hingga Rp1 miliar maka menurut aturan Lonsum harus mengeluarkan CSR sebesar 3 persen atau Rp30 juta. Selain itu kami juga meminta Kejati mencopor saja Kejari Bululumba jika tidak bisa menuntaskan kasus Akler dan Pengadaan Motor Dinas di BKP,”tegasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!