AGRA Tidak Gabung Aksi KNPA Pada Peringatan Hari Tani, Begini Alasannya – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

AGRA Tidak Gabung Aksi KNPA Pada Peringatan Hari Tani, Begini Alasannya

ANJAR S MASIGA/RADAR SELATAN Sejumlah massa yang tergabung dalam AGRA Bulukumba memperingati Hari Tani Nasional melakukan aksi di depan Kantor Bupati Bulukumba, pada 25 September 2017.

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba mendukung AGRA tidak gabung dengan Koalisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September.

Katua AGRA Bulukumba, Rudi Tahas mengatakan, pada beberapa aksi dengan KNPA, AGRA selalu gabung namun pernyataan aksi tahun ini tidak sejalan dengan KNPA dalam pandangan Program Reforma Agraria pemerintah Jokowi-JK. AGRA
secara nasional menarik diri pada aksi peringatan Hari Tani Nasional.

“Dalam diskusi masih aktif dan tetap jadi KNPA hanya secara spesifik untuk aksi hari tani AGRA melakukan aksi lebih dahulu serentak di 18 provinsi termasuk di Sulsel dan Bulukumba secara khusus,” ujarnya kemarin.

Pimpinan Pusat AGRA, Rahmat mengatakan peringatan Hari Tani juga dilakukan oleh berbagai organisai lain dan salah satunya adalah KNPA. KNPA aliansi berbagai organiasi patani, NGO dan AGRA merupakan salah satu anggota KNPA sampai saat ini. Namun demikian dalam peringatan HTN tahun 2017, AGRA menyelenggarakan aksi dan kampanye secara mandiri dalam aksi KNPA yang di lakukan pada 27 September 2017.

“Sikap dan tuntutan KNPA berbeda dengan AGRA, khususnya terkait Program Reforma Agraria Pemerintah Joko widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). AGRA secara tegas menolak Program Reforma Agraria Jokowi dan menuntut program ini dihentikan. Sehingga, sikap AGRA pada dasarnya tidak akan mendorong ataupun memperkuat rencana dan implementasi skema Reforma Agraria pemerintah Jokowi karena ini bukanlah Reforma Agraria sejati sebagaimana aspirasi kaum tani dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

AGRA berpandangan bahwa Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) Pemerintahan Jokowi-JK sama sekali tidak bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan monopoli tanah oleh tuan tanah besar dalam berbagai bentuk, baik oleh perkebunan besar milik swasta atau pemerintah sebagai agen dari modal internasional milik kapitalis monopoli (Imperialisme). Begitu pula penguasaan tanah luas oleh konsesi pertambangan, taman nasional dan perusahaan konservasi sama sekali tidak tersentuh.

Rahmat menambahkan, Reforma Agraria adalah aspirasi sejati rakyat yang menghendaki terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah dan kebebasan akses atas sumberdaya alam di Indonesia, dan terhapusnya setiap bentuk monopoli, baik monopoli atas tanah, monopoli sarana produksi dan produksi pertanian hingga distribusi. Sebuah aspirasi objektif yang melekat dalam kaum tani, rakyat dan bangsa Indonesia.

Disisi lain, RAPS Jokowi tidak memiliki perhatian atas masalah sewa tanah yang mencekik, sistem bagi hasil yang timpang dan tidak adil bagi tani miskin di pedesaan. Reforma Agraria Jokowi justru akan memperdalam dan memperluas peribaan di pedesaan dengan mempromosikan pembagian sertifikat untuk “disekolahkan”. Dengan syarat produksi-input dan output pertanian Indonesia yang sangat buruk, kredit bagi kaum tani adalah petaka terbesar. Lebih lanjut, program ini sama sekali tidak menjawab persoalan upah buruh tani yang sangat rendah, monopoli input dan output pertanian, dan justru semakin meneguhkan Negara sebagai Tuan Tanah melalui program Perhutanan Sosial dengan luasan 12,7 juta Ha.

Menurutnya, AGRA tetap menghormati sikap KNPA dan aksi pada 27 September sebagai kebebasan dan kemandirian, sebagaimana AGRA memiliki independensi dalam mengambil sikap untuk tidak bergabung dalam Aksi KNPA karena perbedaan pandangan dan sikap dalam Program Reforma Agraria pemerintah Jokowi-JK. (jar)

 

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!