DJSN Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan BPJS – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Ragam

DJSN Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan BPJS

Anggota DJSN, Ahmad Ansyori

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap Badang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya permainan yang dilakukan oknum tertentu.

 

Hal itu diutarakan, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dr Ahmad Ansyori menjelaskan, salah satu tugas DJSN yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS adalah melakukan singkronisasi regulasi, penyiapan, kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap BPJS. Dalam penerapannya di masyarakat, DJSN akan memonitor dan mengingatka BPJS jika terdapat pelanggaran regulasi khususnya pelayanan disetiap Faskes.

 

“Secara berkala, minimal 1 x dalam 6 bulan, DJSN membuat laporan ke Presiden, sebagai pertanggung jawaban dan masukan untuk Presiden menilai kinerja pengurus BPJS,”jelasnya. Minggu 1 Oktober 2017, melakui pesan Whastapp.

 

Meski demikian, Ahmad Ansyori mengakui jika pengawasan yang dilakukan DJSN sepenuhnya belumlah maksimal. Pasalnya, jumlah anggota DJSN yang hanya 15 orang tentulah belum dapat mengcover seluruh penyelenggaraan BPJS yang berada di seluruh Indonesia. Olehnya, ia berharap agar seluruh warga berpartisipasi aktif dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan jaminan kesehatan yang dilakukan BPJS dan melaporkan kepada DJSN atas temuan dilapangan. Tak hanya warga pada umumnya, pihaknya juga mengharapkan partisipasi dan peran aktif jurnalis untuk mengedukasi serta mengadvokasi masyarakat sehingga Jaminan Sosial Nasional benar benar dirasakan azas manfaatnya untuk warga.

 

” Kalau saja setiap peserta BPJS merasa diperlakukan yang tidak seharusnya, warga bisa melaporkan ke Jurnalis atau kirim sms ke DJSN dan BPJS, Insya Allah permasalahan bisa diselesaikan dan menjadi pelajaran, meminimalisir kasus sejenis. Tapi yang terpenting disini adalah, usaha serius dari BPJS sendiri untuk memaksimalkan tugasnya. Kita merencanakan agar ada perwakilan DJSN di setiap provinsi,” harapnya.

 

Selain itu, untuk menghindari adanya permainan oknum dan sebagai informasi kepada masyarakat, Sesuai Perpres JKN, lanjut, Ansyori, ada 13 poin yang tidak menjadi tanggungan JKN diantaranya, 1. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang
bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas, 2. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, 3. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas, 4. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi), 5. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, 6.Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, 7. Pengobatan komplementer alternatif dan tradisional. “Termasuk akupuntur, shin she,
chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment),”jelasnya.

 

Ditambahkan, poin kedelaoan, soal Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen), 9. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu, 10. Perbekalan kesehatan rumah tangga, poin ke-11 Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah, selanjutnya poin 12. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable
adverse events). Dan Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

“Jadi itu yang tidak ditanggun JKN. Diluar dari poin ini, kemudian beralasan tidak ditanggun BPJS itu bisa dipersolkan dan dicari tahu kebenarannya. Kalau obat itu ada lebih dari 900 item obat yang ditanggun BPJS,”terangnya.

 

Sementara itu, Advisor Nasional Asuransi Kesehatan Nasional, Dr, dr Mahlil Ruby mengaku, sangat menyayangkan jika masih ditemukan adanya rumah sakit umum atau rumah sakit yang dibiayai pemerintah namun kerap meminta biaya kepada peserta BPJS. “Saya sangat kesal kalau ada rumah sakit seperti itu, khsusunya rumah sakit umum, yang begini tidak bisa dibiarkan, kalau ada kasus seperti ini, warga dan jurnalis harus mengadvokasi, pertanyakan itu direktur rumah sakitnya, tidak benar itu!!,”tegasnya.

Menurut Mahlil, tidak ada alasan RS publik memungut biaya terhadap peserta BPJS. Pasalnya, RS umum berbeda dengan RS swasta yang selalu mengutamakan pengembalian investasi. Hal lainnya, ia juga menekankan agar seluruh rumah sakit untuk selalu mengutamakan pelayanan daripada admistrasi.

 

“RS publik tidak ada pengembalian investasi, tidak kena pajak badan, gaji pegawai dibayar pemerintah, biaya operasional masih disuplai pemerintah, kalau rusak atau pergantian masih dibeli pemerintah dan gak ada cari keuntungan. Kalau RS swasta yah wajar tapi tak lantas bermain juga apalagi sudah bekerjasama dengan BPJS. Makanya, ayo kita sama sama melakukan pengawasan baik BPJS dan Rumah sakit,”pungkasnya. (Faj)

 

Berikut poin yang tidak menjadi tanggungan JKN

 

1.Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang
bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
2.Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
3. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
4.Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
5.Gangguan kesehatan/penyakit akibat
ketergantungan obat dan/atau alkohol;
6. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
7. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she,
chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
(health technology assessment);
8. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
9. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
10.Perbekalan kesehatan rumah tangga;
11.Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
12. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable
adverse events); dan
13.Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

To Top