Tuhura Seluas 42 Hektar di Bontobahari Diduga Dijual – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Hot News

Tuhura Seluas 42 Hektar di Bontobahari Diduga Dijual

ilustrasi (int)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Bupati Bulukumba, A M Sukri A Sappewali, berjanji akan memerintahkan mengusut tuntas pelaku penjualan lokasi Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang berada Kecamatan Bontobahari, Bulukumba. Luas lahan negara yang diduga jual ke pengusaha asal Surabaya mencapai 42 hektar dengan harga senilai Rp 6,5 miliar lebih.
  A M Sukri mengaku, akan memerintahkan camat untuk mengusut siapa yang meminta menjual Tahura, sebab sampai sekarang belum ada laporan resmi yang masuk, karena kepala dinas lingkungan hidup habis sakit, belum sempat membuat laporan.
“Sampai sekarang belum ada laporan secara resmi. Tapi, katannya ada penjualan Tahura,” ujar A. M Sukri, saat ditemui di kantor Bupati Bulukumba, Rabu, 4 Oktober.
A M Sukri sangat menyayangkan jika betul Tahura telah terjual. Dia akan mengusut tuntas hal tersebut dan akan memproses hukum bagi mereka yang terlibat.  Karena sejak awal peruntukkan untuk kepentingan negara.
Termasuk didalamnya Nurdin Halid, lanjut A M Sukri, pihaknya sudah meminta berhenti bekerja sementara, karena sebagian lokasinya yang dibeli juga masuk Tahura. Bahkan, kata dia, telah mengingatkan supaya berhati-hati, sebab bisa jadi tidak menjadi gubernur gara-gara masalah ini, sehingga ada baiknya berhenti dulu. “Ada kan disana masuk Tahura. Makanya, saya minta jangan dulu dikerja, biar semua berjalan baik,” jelasnya.
Aktivis AGRA Blukumba, Rudy Tahas, menilai pemanfaatan lahan Tahura tidak lagi berdasarkan pada fungsinya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang (UU), karena lahan milik negara ini sudah diperjual belikan oleh oknum yang tak bertanggungjawab, bahkan penjualan Tahura menyebabkan banyak hak warga yang dirampas oleh penguasa, sehingga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menindaklanjuti masalah penjualan lahan di Bontobahari.
“Harganya 42 hektare itu Rp6,5 miliar. Yang membeli pengusaha asal Surabaya. Dia bangun tambak disana,” tandasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba, Misbawati, A. Wawo yang ditemui di sekretarit DPRD mengaku sementara menyelidiki kebenaran adanya penjulan, meski informasi dia dapatkan benar adanya, namun untuk membuktikan itu semua harus dilengkapi dokumen. “Bukan hanya kami (DLHK) saja, Balai Penegakan Hukum, Balai Konservasi, juga Agra telah bergerak untuk mengusut hal ini, dan tentu kalau benar kita akan dorong keproses hukum,” jelas Misbawati. (awa/ris/B)
To Top