26 Nopember Batas Penyerahan Dukungan Independen di Pilkada Bantaeng – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bantaeng

26 Nopember Batas Penyerahan Dukungan Independen di Pilkada Bantaeng

BANTAENG, RADAR SELATAN.CO.ID  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng, menggelar sosialisasi tata cara pencalonan perseorangan Bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bantaeng, di Aula Husni Kamil Malik, Jalan Andi Manapiang, Sabtu 7 Oktober 2017. Akhir pekan lalu.

Hadir dalam kegiatam tersebut, Komisioner KPU Sulsel/Divisi Tehnis Misnawati, Ketua KPUD Bantaeng, Nurbaeti, dan Komisioner KPUD Bantaeng, A Harianto, Syamsul Qadri, Hamzar, dan Siti Marwiyah Yahya, serta staf Panwaskab Bantaeng dan puluhan orang dari tokoh masyarakat, pemuda, LSM dan media.

Ketua KPUD Bantaeng, Nurbaeti mengatakan, Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Perseorangan merupakan Rangkaian acara sosialisasi terkait pecalonan dimana terdapat dua Pencalonan yaitu melalui Parpol dan Perseorangan. Untuk calon Perseorangan pada Pilkada Bantaeng dibutuhkan dukungan sekitar 13.460 KTP yang tersebar minimal empat kecamatan, dimana berkasnya telah masuk dibulan November 2017. Adapun Syarat menjadi pendukung calon perseorangan adalah penduduk usia 17 tahun sampai dengan 27 Juni 2018/sudah menikah, memberikan dukungan pada 1 Paslon, berdomisili dibuktikan dengan KTP elektronik, terdaftar dalam DPT atau pemilihan terakhir/DP4.

“Terkait lahirnya Pencalonan Perseorangan berawal dari 2 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu pada 2007 putusan MK atas gugatan dari seorang anggota DPRD Lombok atas nama Ranggalawe dan pada 2016 putusan MK atas gugatan dari teman Ahok yang menyampaikan atas ketidakadilan dalam pengumpulan dukungan dari DPT terakhir,”jelasnya.

Hal lain yang diatur adalah adanya larangan bagi anggota TNI/Polri, PNS, penyelenggara Pemilih, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memberikan dukungan perseorangan. Sementara untuk batas Penyerahan dukungan Perseorangan dilakukan pada 22-26 Nopember 2017. Lebih jauh, Nurbaeti menjelaskan, soal tehnis Syarat dukungan bakal calon Pasangan Perseorangan antara lain Fotocopy KTP elektronik atau Suket, Surat Pernyataan dibuat dengan formulir model B.1KWK Perseorangan disusun secara rekapitulasi dan kolektif, Model B.1KWK dibuat dengan softcopy dan hardcopy, Dukungan dalam bentuk soft copy disusun menggunakan format Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Data jumlah dukungan dalam bentuk soft copy maupun Hard copy harus sesuai dalam urutan pendukung dan identitas secara identik, Suket dilarang dikeluarkan secara kolektif, sedang Suket disusun secara perorangan dan dikelompokkan berdasarkan RT/RW, Desa dan Kecamatan dan dijilid rapi, Rekapitulasi jumlah dukungan disusun dengan menggunakan form model B.2 KWK perorangan.

“Apabila data dan jumlah dukungan tidak sesuai maka bakal Paslon wajib memperbaiki data dengan difasilitasi oleh KPUD, dokumen syarat dukungan dibuat tiga rangkap, “ujarnya.

Herman kader Hmi Cabang Persiapan Bantaeng, menyampaikan, jika saat ini masih terdapat berbagai kendala menyambut suksesi Pilkada. Seperti masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman, selain persoalan ketersediaan blangko juga soal mekanisme penerbitan Suket yang dinilai masih menjadi kendala. “Penyandang disabilitas, orang tua dan saya rasa banyak sekali warga yang belum melakukan perekamanan. Jika melihat aturan yang ada, maka mereka ini terancam tidak bisa menggunakan hak demokrasinya, meski pada dasarnua mereka lahir, tinggal dan besar di Bantaeng,”jelasnya. (Faj)

To Top