Pemprov Sulsel Investigasi Penjualan Tahura – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Pemprov Sulsel Investigasi Penjualan Tahura

ilustrasi (int)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), ikut melakukan investigasi terhadap dugaan penjualan Taman Hutan Rakyat (Tahura) sebanyak 42 hektare (Ha) di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.
Jika benar, Pemkab Bulukumba, akan mendorong ke ranah hukum untuk diproses karena dianggap melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba, Misbawati A Wawo, Senin, 9 Oktober saat di temui di kantor Bupati mengungkapkan, hasil laporan tim investigasi membenarkan adanya penjualan lokasi Tahura.
Hanya temuan tim baru berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat, belum ada bukti yang menguatkan hasil penjualannya. Sehingga tim masih mencari di lapangan, bahkan Aliansi Gerakan Reforma Agrari (AGRA), dan Pemprov ikut melakukan investigasi. “Iya, masih diinvestigasi. Kita masih cari bukti yang kuat,” ujarnya.
Menurut Misbawati, kalau hasil investigasi dan terbukti ada penjualan, maka pasti akan didorong ke ranah hukum supaya diproses. Sebab, Tahura yang merupakan aset negara harus dijaga tidak boleh dilakukan jual beli, namun kepastian semua ini menunggu bukti yang kuat bahwa memang ada penjualan. “Intinya, kita masih mencari bukti yang menunjukkan adanya penjualan,” katanya.
Aktivis AGRA Bulukumba, Rudy Tahas, mengatakan, bahwa hasil pertemuan dengan Dinas Kehutanan, masyarakat diminta melapor ke Balai dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup wilayah Sulsel. Hanya kata dia, pihak AGRA tidak mengadvokasi sampai kesana, karena AGRA berpandangan bahwa masalah ini tanggungjawab penuh pemerintah, sebab pengelolaan Tahura sepenuhnya berada Dinas Kehutanan Bulukumba.
“Yang berwenang melapor atau menindaklanjuti kasus ini Dinas Kehutanan Bulukumba,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Bontobahari, Dedy Rahmadi, mengaku, tidak mengetahui adanya lahan yang terjual di kawasan Tahura, bahkan dia mengetahui melalui Dinas Kehutanan. Meski demikian, dia meminta bukti-bukti dan pernyataan tertulis untuk ditembuskan ke kantor Camat paling lambat 3×24 jam agar segera menindaklanjuti setelah bukti sudah terkumpul semua. “Saya tidak tahu itu. Saya minta kalau memang ada pernyataan tertulis, baru kita tindaklanjuti ke bawah,” tandasnya. (**)
To Top