Perindo Gagal Daftar di KPUD Jeneponto – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Hot News

Perindo Gagal Daftar di KPUD Jeneponto

ATRAKSI. Atraksi "Angngaru" merwarnai proses pendaftaran Partai Perindo di Kantor KPUD Jeneponto, kemarin. Namun partai bergambar burung rajawali ini gagal diverifikasi sebagai syarat kepsertaan pada Pemilu 2019 mendatang.
JENEPONTO, RADAR SELATAN.CO.ID — Ketua DPD Partai Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jeneponto, Hj. Normawati mendatangi Kantor KPUD Jeneponto, Senin 9 Oktober. Normawati didampingi puluhan kadernya mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2019 mendatang.
“Berkas kita serahkan dan sudah diterima, dan ini pendaftaran serentak dilakukanan seluruh Indonesia khusus Perindo,” ucapnya kepada awak media di Kantor KPUD Jeneponto, kemarin.
Hanya saja pada proses verifkasi data oleh KPUD, partai besutan Hary Tanoe tersebut dinyatakan tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Alasannya, partai yang dideklarasikan pada 7 Februari 2015 lalu tersebut belum terdaftar di KPU RI.
“Kami menunggu proses pendaftaran parpol di pusat (KPU RI, red), karena belum ada pendaftaran parpol Perindo di pusat.  Kalau sudah mendaftar di pusat baru kita di kabupaten/kota periksa juga dokumenya,” terang Ketua KPUD Jeneponto, Muh Alwi.
Diktuip pada laman kompas.com, pada hari yang sama Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyambangi Kantor KPU RI. Politikus sekaligus bos MNC ini didampingi seribuan kader dan simpatisan partainya datang untuk mendaftarkan Partai Perindo sebagai calon peserta pemilu 2019. Sejumlah box kontainer berisi berkas-berkas turut dibawa untuk diserahkan ke KPU.
Hary mengatakan, pawai tersebut sengaja diadakan untuk memberikan semangat bagi seluruh kader Perindo. Apalagi, Partai Perindo menjadi partai pertama yang mendaftar ke KPU. Karena ini hari penting bagi kami, di mana kami mendaftarkan diri ikut verifikasi pemilu 2019. Jadi pawai itu suatu perayaan dari pada kegiatan ini,” kata Hary di KPU.
Komisioner KPU RI, Viryan mengatakan, pihaknya akan mengecek berkas yang diserahkan, apakah sudah sesuai persyaratan verifikasi administratif. “Baru pendaftaran, nanti dicek kelengkapannya. Kalau lengkap, diberikan surat tanda terima. Setelah tanggal 16 (Oktober 2017) baru kami lakukan penelitian administrasi,” jelasnya.
Viryan menambahkan, KPU tidak melakukan penelitian administrasi atau verifikasi administratif jika berkasnya tidak lengkap. Jika belum lengkap, partai tersebut akan diminta melengkapinya hingga batas waktu sebelum penelitian adminisrasi dilakukan.
“Kalau belum lengkap tidak kami terima,” ujarnya. (*)
To Top