Disebut 9 Naga Bentengi  PT Lonsum, Wabup:  Tetap Harus Dievaluasi!!! – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Hot News

Disebut 9 Naga Bentengi  PT Lonsum, Wabup:  Tetap Harus Dievaluasi!!!

108 Hektare Lahan Berstatus Quo
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Sebanyak 108 hektare lahan yang dikelola PT Lonsum, di Desa Bonto Manggiring, Kecamatan Bulukumpa, akan ditingkatkan statusnya manjadi status quo.
Lahan 108 hektare tersebut dikuatkan dengan adanya sertifikat yang dimiliki masyarakat. Sehingga, pengelolaan lahan itu diminta dihentikan setelah adanya keputusan pengadilan.
Keputusan itu merupakan hasil rapat dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba, bersama masyarakat Adat Kajang, yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kamis, 12 Oktober 2017.
Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba, Rudy Tahas mengatakan, keberadaan lahan dikelola PT Lonsum, harus dievaluasi Pemkab karena dianggap tidak memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah berjuluk Bumi Panrita Lopi ini.
Apalagi, dengan adanya pengelolaan lahan masyarakat Bonto Manggiring, dibuktikan dengan sertifikat milik warga, termasuk pemerintah pernah meminta 200 hektare tidak dikasi, belum lagi persoalan perburuan.  Kalau mau dikaitkan kejahatan PT Lonsum, menurut Rudy sudah sangat besar, seperti limbah yang dibuang langsung ke sungai dan tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja serta masyarakat setempat. “Termasuk lahannya juga tidak jelas berapa, karena tidak ada peta yang jelas,” ujar Rudy.
Selanjutnya, kata Rudy, lahan masyarakat adat yang telah dirampas PT. Lonsum, seluas 2.800 hektare, yang mencakup wilayah Bulukumpa, Herlang, Kajang dan beberapa wilayah lainnya. “Harapan kami, persoalan ini tidak lagi dijadikan upaya yang berulang, dan segera ada tindakan dari daerah,” ujar Rudy.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, daerah sepakat untuk mengevaluasi keberadaan Lonsum di Bulukumba, karena menurutnya daerah memang dari dulu tidak pernah merasakan adanya keberadaan PT. Lonsum yang kini dibawah naungan Indofood.
“Ada yang bilang kalau Lonsum dibelakang 9 naga, biar 10 naga kalau itu tidak memberikan kontribusi, keberadaannya harus dievaluasi,” ujar Tomy.
Keberadaan Lonsum, lanjut Tomy bahkan tidak memberikan efek kepada masyarakat setempat, terbukti dengan tidak adanya berbedaan masyarakat yang berada dekat lonsum atau diluar. “Ingat sepeserpun saya dan pak bupati tidak pernah terima dari Lonsum,” jelas Tomy.
Lebih untung menurut Tomy, jika luas 5.884 hektar yang kini dikelola Lonsum bisa dijadikan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dia meminta agar seluruh stakeholder bekerja dan mengevaluasi seluruh kegiatan lonsum, termasuk izin, UKL/UPL dan Amdal, yang bisa saja banyak dilanggar oleh Lonsum.
“Kita skorsing rapat sampai sebulan kedepan, kita akan lihat kinerja seluruh stakholder, untuk menjadi bahan evaluasi apakah Lonsum masih layak dipertahankan atau tidak,” tegas Tomy.
Sementara itu, Humas PT Lonsum Bulukuma, Muh Rusli yang ditemui tidak ingin menanggapi terkait adanya klaim laham milik PT Lonsum. Bisa saja menurutnya, klaim bukan milik Lonsum melainkan kebun karet milik masyarakat.

“Tidak semua kebun kare

To Top