Bulukumba Defisit Rp 67 Miliar, Ketua DPRD: Pemkab Berutang pada Kontraktor – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Bulukumba Defisit Rp 67 Miliar, Ketua DPRD: Pemkab Berutang pada Kontraktor

ilustrasi (int)
BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID  — Sidang Paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi, Jumat malam 14 Oktober disimpulkan, Kabupaten Bulukumba mengalami defisit anggaran hingga Rp 67 miliar. Jumlah tersebut hasil perhitungan selisih antara anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 1.543.000.000.000, sementara belanja Rp 1.632.000.000.
Ketua DPRD Bulukumba, A. Hamzah Pangki yang ditemui usai paripurna mengungkapkan, APBD perubahan 2017 ditetapkan sebesar Rp 1,6 triliun lebih. Namun karena tingginya jumlah utang pemkab kepada rekanan sehingga terjadi defisit anggaran.
“Kita mengalami defiait Rp 67 miliar, ini karena utang kita pada kontraktor yang belum dibayarkan,” terangnya.
Untuk membayar utang tersebut, Hamzah mengaku terpaksa memangkas beberapa kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan belanja pegawai. Hal dilakukan untuk menghindari potensi persoalan hukum, karena menurut Hamzah, persoalan utang harus menjadi proritas pemerintah daerah.
Hamzah berharap kedepanya pemkab bisa memaksimalkan pendapatan yang saat ini mencapai Rp 240 miliar agar belanja dan pendapatan bisa saling menopang. “Saya tidak tahu persis berapa utang, yang jelas kita defisit Rp 67 miliar,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang dikonfirmasi mengatakan, defisit anggaran meruakan hal yang biasa, mengingat politik anggaran daerah memang mengadopsi asumsi defisit. “Jika melihat data APBD sejak tahun 2010-2016 kita hanya satu kali surplus” ujar Tomy.
Menanggapi soal utang pemkab kepada rekanan yang diklaim menjadi sumbu defisit anggaran daerah, menurut Tomy, belum menjadi realiitas. Dalam perjalanan pembelanjaan, kata dia, kadang surplus. Itulah ada silpa (sisa hasil perhitungan anggaran) yang dibahas.
“Kenapa bisa ada silpa? Karena bisa jadi tidak semua rencana belanja itu terbelanjakan seperti belanja pegawai dan belanja tidak langsung lainnya, termasuk pada sisa tender. Misalnya laston ditetapkan Rp 1 miliar, ditawar Rp 800 juta. APBN saja defisit sampai Rp 300 trilun,” pangkasnya. (*)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!