Perhatian !!, Kapolsek Ditugasi ke Lapangan Awasi Dana Desa – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Perhatian !!, Kapolsek Ditugasi ke Lapangan Awasi Dana Desa

Ilustrasi (Int)
JAKARTA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Pemerintah pusat ingin menutup celah penyalahgunaan uang negara tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Mabes Polri ikut mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa.
Dikutip dari laman jpnn.com, Jumat lalu perjanjian kerja sama antara Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Tito Karnavian ditandatangani. Perjanjian tersebut berisi kerja sama Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Polri untuk pengawasan, pencegahan, serta penanganan penyelewengan dana desa.
Penandatanganan itu juga disaksikan Kapolda seluruh Indonesia dan beberapa gubernur melalui video conference. “Dengan MoU ini harapannya tidak ada penyimpangan penggunaan dana desa,” kata Eko seusai acara.
Pengawasan bakal dilakukan polsek-polsek seluruh Indonesia. Salah satu tugas mereka, kata Eko, ialah mengawasi akuntabilitas dan keterbukaan penggunaan dana. “Nanti di setiap desa diwajibkan ada baliho yang memperlihatkan penggunaan dana desa. Kapolsek bisa mengingatkan kalau harus ada itu,” tuturnya.
Tito mengatakan bahwa keterlibatan kepolisian dalam pemanfaatan dana desa tersebut tidak berarti untuk menakut-nakuti. Polisi diharapkan juga dapat melakukan pendampingan. “Mungkin ada kepala desa yang belum tahu bagaimana pembukuan, nanti Kapolsek bisa mendampingi. Mereka kan sekolah mendapatkan ilmu itu juga,” ujarnya.
Tito miris melihat beberapa kasus penyelewengan dana desa bukan karena kesengajaan. “Misalnya, ada yang tidak paham kalau penggunaan harus ada notanya. Ada beberapa yang tidak sengaja,” ucapnya.
Selain pengawasan dan pendampingan, jelas Tito, anggotanya bisa memberikan arahan bagaimana penggunaan dana desa. Sebab, 20 persen penggunaan dana desa harus padat karya. Tito memang sengaja berpesan agar penindakan hukum merupakan langkah terakhir.
“Jadi, adanya keterlibatan polisi ini bukan seperti ngintip-ngintipi, mencari-cari kesalahan,” tuturnya.
Tito mengatakan bahwa keterlibatan kepolisian dalam pemanfaatan dana desa tersebut tidak berarti untuk menakut-nakuti. Polisi diharapkan juga dapat melakukan pendampingan. “Mungkin ada kepala desa yang belum tahu bagaimana pembukuan, nanti Kapolsek bisa mendampingi. Mereka kan sekolah mendapatkan ilmu itu juga,” ujarnya.
Tito miris melihat beberapa kasus penyelewengan dana desa bukan karena kesengajaan. “Misalnya, ada yang tidak paham kalau penggunaan harus ada notanya. Ada beberapa yang tidak sengaja,” ucapnya.
Selain pengawasan dan pendampingan, jelas Tito, anggotanya bisa memberikan arahan bagaimana penggunaan dana desa. Sebab, 20 persen penggunaan dana desa harus padat karya. Tito memang sengaja berpesan agar penindakan hukum merupakan langkah terakhir.
“Jadi, adanya keterlibatan polisi ini bukan seperti ngintip-ngintipi, mencari-cari kesalahan,” tuturnya. (jpnn)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!