Kades Siap Diawasi Polisi, Kapolres: Bukan Menakuti Hanya Mengingatkan – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Kades Siap Diawasi Polisi, Kapolres: Bukan Menakuti Hanya Mengingatkan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Besarnya anggaran dana desa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang negara. Untuk mencegah kerugian negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Mabes Polri ikut mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Bontomangiring, Muhammad Zain menyambut positif pelibatan polisi dalam pengawasan dana desa. Menurutnya, seluruh pihak berhak mengawasi pengelolaan uang negara tersebut, termasuk polisi dan masyarakat.
“Kami kepala desa tidak ada masalah, itu lebih bagus lagi. Karena pemanfaatan dana desa ini jelas juknisnya (petunjuk teknis) dan regulasinya ada. Jadi tidak ada masalah kami siap diawasi siapa pun. Semakin banyak yang mengawasi itu semakin bagus,” ujarnya.
Untuk itu Muhammad Zain mengaku ia dan kepala desa lainnya senantiasa mengedepankan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Namun dia juga berharap kepoilisian memahami regulasi tentang pengelolaan dana desa untuk mencegah kesalahan tafsir di lapangan.
“Jangan sampai nantinya ada kesalahan, dan kalau bisa kepolisian jga langsung turun ke lapangan atau lokasi untuk mengecek. Jangan hanya menunggu laporan saja, karena dikhwatirkan ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi,” pintanya.
Hal senada diungkapkan Kepala Desa Topanda, Andi Jemma. Diakuinya, besarnya dana desa memang mengundang kecurigaan sejumlah pihak atas akuntabilitas pengelolaanya. Namun menurutnya, dengan keterbukaan iformasi sekarang ini semua orang dapat dengan mudah mengawasi penggunaan dana desa.
“Asas transparansi pengeolaan dana desa menjadi harga mati bagi kami kepala desa. Jadi terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahui setiap kegiatan dan jumlah anggaran yang kami gunakan. Apalagi sekarang ini media khususnya RADAR SELATAN sudah memberikan ruang kepada desa untuk mempublis setiap kegiatan di desa,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulukumba, Andi Kurniady mengaku pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait kewenangan kepolisian dalam pengawasan dana desa. Sejauh ini menurut dia, pengawasan yang dilakukan pihaknya dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) pengalokasian anggaran.
“Karena kalau tidak ada juknis kita tidak mengetahui sampai dimana batasannya (kewenangan polisi, red). Jangan sampai ada kesalahan atau masalah yang muncul dan hingga saat ini belum ada juknis terkait penerapan MoU tersebut,” tambahnya.
Terpisah, Kapolres Bulukumba, AKBP Muh. Anggi Nualifar Siregar mengatakan, sebagai tindaklanjut kerja sama tersebut, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kapolsek untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Menurutnya kerja sama tersebut sangat tepat sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan uang negara.
“Kita bukannya menakut-nakuti atau mencari kesalahan, tapi lebih dari itu kapolsek bersama babinkantibamas-nya hadir untuk mengigatkan dan mengawasi pelaksanaan dana desa agar berjalan sebagaimana mestinya,” terangnya.
Namun dalam pelaksanaanya, mantan Kapolres Sidrap ini mengingatkan jajarannya agar lebih mengedepankan tindakan preventif dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Saya instruksikan seluruh kapolsek bersama babinkantibmasnya, membangun komunikasi dan benar-benar melakukan pengawasan dengan baik, terutama melakukan langkah preventif,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolsek Kajang, AKP Syamsul Bahri yang dimintai tanggapan mengaku telah menjalin komunikasi dengan seluruh kepala desa terkait pencegahan penyalahgunaan dana desa jauh sebelum adanya kerja sama tersebut. Termasuk dalam hal pengawasan, pihaknya juga telah mengumpulkan setiap dokumen program yang telah dilaksanakan di desa.
“Kami lakukan itu dan alhamdulillah kepala desa dan aparaturnya paham soal dampak hukum jika melakukan pelanggaran. Seluruh kades sudah komitmen itu untuk transparan dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel dan partisipan,” singkatnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Eko Putro Sanjojo, Mendagri, Tahjo Kumolo, dan Kapolrsi, Jenderal Tito Karnavian menandatangai kesepakatan terkati pengawasan, pencegahan, serta penanganan penyelewengan dana desa. Penandatanganan itu juga disaksikan Kapolda seluruh Indonesia dan beberapa gubernur melalui video conference.
“Dengan MoU ini harapannya tidak ada penyimpangan penggunaan dana desa,” kata Eko seusai acara belum lama ini. (ria-jar/man/b)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!