PT. Lonsum Dituding Kuasai Lahan Warga – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

PT. Lonsum Dituding Kuasai Lahan Warga

*Berpotensi Rusuh, DPRD Undang BPN
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Komisi B DPRD Bulukumba mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa 24 Oktober kemarin. Pertermuan tersebut sebagai respons atas lahan warga yang diduga dikelola PT. London Sumatera (Lonsum).
Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Lukman, mengatakan pertemuan tersebut sebagai langkah antisipasi rencana aksi pendudukan warga terhadap perusahaan karet tersebut yang dikhawatirkan berujung bentrok. Aksi yang dijadwalkan berlangsung 3 November mendatang itu merupakan upaya warga menuntut hak atas lahan mereka seluas 180 hektare.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah agar aksi pendudukan tidak terjadi. “Setelah ini kami jadwalkan panggilan ulang pembawa aspirasi sebelumya. Bagaimana jalan terbaiknya,” ujar Lukman, saat memimpin rapat diruang komisi B DPRD Bulukumba kemarin.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Ekonomi dan Pengembangan ESDM Sekretariat Daerah Bulukumba, Aco Bahar, mengakui keaslian sertifikat lahan yang dimiliki warga. Bahkan, kata dia, pihaknya pernah mengumpulkan dokumen tersebut semasa pemerintahan Zainuddin Hasan. Namun tidak ditindaklanjuti setelah masa jabatan Zainuddin berakhir.
Menurutnya, tuntutan warga yang lahannya diklaim dikuasai PT. Lonsum hanya meminta ganti rugi. “Iya, saya akui itu asli, saya sendiri melihat langsung. Cuman para pemilik lahan ini tidak di Bulukumba, sudah di luar daerah,” jelasnya.
Perwakilan BPN Bulukumba, menjelasakan lahan PT. Lonsum yang berada di beberapa lokasi, seperti HGU (Hak Guna Usaha) nomor dua di Desa Bontominasa, Tibona, Jo’jolo, dan Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, baru akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Sementara izin usahanya berakhir tahun ini. Namun hal itu bukan kewenangan BPN melainkan perizinan.
“Kami sudah mengirim surat ke Kanwil (BPN) soal lokasi PT. Lonsum. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Kanwil,” ujarnya.
Aktivis AGRA Bulukumba, Rudy Tahas, mengaku masyarakat memiliki bukti kuat berupa sertifikat terhadap kepemilihan lahan yang dirampas PT. Lonsum,  yang seharusnya dikembalikan. Namun, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan tak kunjung membuahkan hasil yang maksimal.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan perusahaan karet tersebut di Bulukumba. Menurutnya, sekelumit persoalan yang melilit perusahaan tersebut tak kunjung terselesaikan, mulai limbah yang dibuang ke sungai hingga sengketa lahan dengan warga.
“Di peta tidak ada, tidak jelas berapa luas lahannya Lonsum. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak PT. Lonsum terkait persoalan tersebut.(awa/man/b)
—-
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!