Meski Sudah Dilapor Resmi, Kajari Belum Disposisi Kasus Pamsimas Karassing ?? – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Meski Sudah Dilapor Resmi, Kajari Belum Disposisi Kasus Pamsimas Karassing ??

Ilustrasi (Int)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bulkumba belum menindaklanjuti laporan warga atas dugaan penyimpangan proyek Penyediaan Air Minun dan Sanitasi Berbasis Kemasyarakatan (Pamsimas) Desa Karassing, Kecamatan Herlang. Akibatnya penyelidikan atas kasus tersebut masih tersendat.
Kasi Intel Kejari Bulukumba, Sarwanto yang dikonfirmasi mengaku, tak banyak yang bisa dilakukan. Pasalnya penyelidikan baru akan mulai dilakukan setelah menerima disposisi dari Kajari Bulukumba.
“Suratnya (laporan, red) kita sudah terima, tinggal nunggu aja disposisi dari pimpinan (Kajari, red). Kita juga belum tau apakah disposisinya ke Pidsus atau Intel. Intinya kasus ini akan tetap kita selidiki tapi ada mekanisme sebelum itu,” jelasnya saat dihubungi, Selasa 31 Oktober 2017.
Nantinya, kata Sarwanto, setelah didisposisi Kajari, langkah pertama yang akan dilakukan dalah melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dilaporkan serta meminta klarifikasi kepada pihak terkait.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bululumba, Femi mengaku belum mengetahui persis posisi surat laporan warga tersebut. “Memangnya laporannya kapan?? Kalau begitu kami akan teliti dan telaah dulu,” singkatnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki mendukung penuh langkah yang dilakukan warga dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, laporan tersebut sebagai upaya masyarakat dalam mendukung dan mengawal program kemasyarakatan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umum.
Namun Hamzah juga meminta pengelola Pamsimas untuk melakukan klarifikasi agar persoalan tersebut lebih objektif dan transparan. “Intinya kami dari DPRD mendesak pengelolah Pamsimas untuk bertanggung jawab soal ini. Langkah yang dilakukan oleh warga saya kira sudah tepat. Apalagi kan proyek Pamsimas ini  sejak tahun 2010 lalu sampai sekarang belum berfungsi,”tuturnya.
Muh Rusli, warga Desa Karassing yang melaporkan kasus ini mengatakan, warga terpaksa menempuh jalur hukum karena belum adanya upaya serius dari pengelolah Pansimas untuk memfungsikan proyek tersebut. Padahal sarana ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
“Anggaranya itu sekitar Rp 200 juta, sudah enam tahun lebih proyek itu belum berfungsi. Kami mendesak agar kejaksaan segara turun tangan, jika tidak ada upaya hukum tidak menutup kemungkinan kami dari warga akan turun aksi. Kami menduga ada penyelewengan di sini, apalagi soal besaran dananya tidak transparan,” tegasnya. (faj/man/c)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!