Ranperda, OPD Wajib Sisihkan Tiga Persen untuk Disabilitas – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Ranperda, OPD Wajib Sisihkan Tiga Persen untuk Disabilitas

Ilustrasi (Int)
BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID  — Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan diwajibkan menyisikan tiga persen anggaran untuk disabilitas. Hal ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Disabilitas yang akan ditetapkan akhir tahun ini.
Ketua Pansus III DPRD Bulukumba, A. Arman menjelaskan, saat ini Ranperda Disabilitas telah masuk tahap akhir pembahasan menunggu hasil asistensi beberapa kementarian. Ranperda ini melibatkan Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) terkait rekrutman kaum disabilitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait perlakuan sama dengan siswa normal lainya.
Selain itu, lanjut dia, Pansus III juga akan melakukan asistensi di ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pembangunan sarana dan prasana yang harus dilengkapi dengan fasilitas penyandang disabilitas. “Termasuk pemerintah daerah, setiap fasilitas umum (fasum) yang di bangun wajib menyiapkan sarana disabilitas. Setiap anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib menyisikan anggaran tiga persen dari seluruh anggaranya,” ujar A. Amran yang juga ketua Komisi A DPRD Bulukumba.
Tidak adanya fasum yang dibangun untuk penyandang disabilitas, menurut Arman tidak sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah. Karena saat ini belum ada regulasi yang mengikat, sehingga dengan adanya Perda Disabilitas nantinya, diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih kepada penyandang disabilitas.
Kasubag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Bulukumba, Andi Awal Nurhadi menambahkan, saat ini sejumlah ranperda telah memasuki tahap akhir yang akan ditetapkan pada akhir tahun ini. Antara lain Ranpreda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Layanan Pendidikan, Ranperda Kawasan-kawasan Perkotaan, Ranperda Perencanaan Detail Tata Ruang Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Bonto Bahari, Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012-2032, Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, 2017, dan 2018.
Kemudian Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ranperda Pengelolaan Sampah, dan Ranperda Perahu Pinisi. “Insyaallah akhir tahun ini (ditetapkan), bulan 11 atau bulan 12 bersamaan pada paripurna penyerahan RAPBD 2018,” rincinya.
Terpisah, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang dikonfirmasi mengaku pemkab telah siap menyisihkan anggaran untuk kaum disabilitas. Karena menurutnya, bagaimanapun siapa lagi yang ingin memperhatikan masyarakatnya jika bukan pemerintah.
“Sudah tentu, ini bukan konsekuensi melainkan kewajiban daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk kaum disabilitas,” ujarnya.
Perda Disabilitas nantinya, lanjut Tomy, akan menjadi perhatian bersama OPD untuk penyandang disabilitas. Dimulai dengan penyiapan fasum yang dibangun harus pro pada penyandang disabilitas, termasuk perbaikan perkantoran terutama kantor pelayanan publik. (*)
—–
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!