Warga Tolak HGU Lonsum Diperpanjang – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Warga Tolak HGU Lonsum Diperpanjang

BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID — Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) kembali menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Bulukumba, Senin, 6 November kemarin. Mereka menuntut agar pemkab tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT. London Sumatera (Lonsum) Tbk.
Jenderal lapangan, Kamaruddin, mengungkapkan, proses panjang dalam upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PT Lonsum sudah berlangsung lama. Hanya saha hingga kini belum menemukan solusi yang tepat sebagai jalan keluarnya.
Bahkan, beberapa rekomendasi penting hasil dari perjuangan warga belum dijalankan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pada tahun 2013 bupati mengeluarkan rekomendasi kepada PT Lonsum agar tidak melakukan aktivitas di atas lahan bersengketa yang diklaim warga dengan bukti dokumen kepemilikan.
Tuntutan ini berdasarkan atas rekomendasi yang telah dikeluarkan Pemkab Bulukumba sesuai hasil laporan tim verifikasi yang sudah dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat Kajang dan perusahaan PT Lonsum.  “HGU Lonsum harus dihentikan. Tidak boleh diperpanjang lagi, sudah banyak masalah,” serunya saat berorasi.
Kamaruddin menjelaskan, hasil pertemuan Pemkab Bulukumba, Agra, lembaga adat Bulukumpa Toa, dan penggugat, disimpulkan bahwa masalah perbaruan, perizinan, dan yang terpenting pihak Lonsum tidak memberikan kontribusi bagi Pemkab. Sehingga pemerintah sudah selayaknya mengambil tindakan tegas dengan tidak lagi memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT Lonsum. Sebab menurutnya keberadaan perusahaan karet ini hanya merugikan warga, bahkan dituding merampas lahan yang memiliki bukti kuat.
“Ini harus ditolak, apapun alasannya. Kami tak sepakat HGU diperpanjang,” katanya.
Selain itu, lanjut Kamauddin, pihaknya mendesak Pemkab Bulukumba melakukan legal audit terhadap seluruh perizinan yang dimiliki PT Lonsum, termasuk proses penerbitan SK HGU PT Lonsum Tbk., Nomor 11 tahun 1997 yang diduga maladministrasi.
“Sekarang ini harus dilakukan penghambatan ke Sulsel. Kalau tidak, bisa-bisa ada perpanjangan lagi,” tambah aktivis Agra Bulukumba, Rudy Tahas.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bulukumba, Djunaedi Abdillah, yang menerima warga memastikan bahwa pemkab tidak mungkin mengeluarkan izin sebelum seluruh persoalan selesai. Saat ini menurut dia, pemerintah sedang melakukan persuratan ke Kanwail BPN untuk dilakukan mediasi, selanjutnya bersurat ke gubernur dan Kementerian Kehutanan.
“Intinya pemkab sudah bekerja, sudah menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya,” jelasnya di hadapan warga.
Sementara itu, Areal Manajer PT. Lonsum Bulukumba, Suhendra mengatakan, PT Lonsum telah berada di Bulukumba sejak tahun 1919 yang saat itu bernama NV. Celebes Landbouw Maschappy, yang menguasai lahan berdasarkan hak erfacht dan saat ini menjadi Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak yang sah.
Sebagai perusahaan publik, lanjut dia, PT. Lonsum telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya dengan memenuhi setiap perizinan yang dipersyaratkan.
Suhendra menghimbau jika masih ada yang merasa memiliki lahan di atas HGU Lonsum, maka pihaknya siap memberikan klarifikasi, jika tidak diperlukan menempuh jalur hukum yang berlaku. “HGU kami masih panjang, di atas 2020. Kami siap menyelasikan permasalahan ini jika masih ada masyarakat yang mengklaim di atas lahan HGU Lonsum,” jelas pria berkacamata ini.(awa/man/b)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!