Delapan Perda Ditetapkan DPRD Bulukumba, 15 Menyusul – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Delapan Perda Ditetapkan DPRD Bulukumba, 15 Menyusul

BAHAN RANPERDA. Susana pembahasan ranperda beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Bulukumba. Saat ini perda yang telah ditetapkan untuk 2017 sudah delapan, menyusul 15 ranperda lainnya yang dalam proses pembahasan. (Sumber: Sekretariat DPRD Bulukumba)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — DPRD Bulukumba telah menetapkan delapan peraturan daerah (perda) dari 19 Rancangan Peraturan Perda (Ranperda) yang masuk dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2017. Empat perda di antaranya telah ditetapkan tanpa melalui propemperda.
Kasubag Perundang-undangan DPRD Bulukumba, Andi Awal Nurhadi, menguraikan jumlah propemreda 19 dari eksekutif 15 propemperda, yakni tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tentang Pajak Hiburan, tentang Layanan Pendidikan, tentang Retribusi Izin Gangguan, tentang Pelayanan Jemaah Haji, tentang Kawasan Perkotaan, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bulukumpa, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kajang, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bontobahari, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Kemudian perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba tahun 2012-2032, tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, tentang Pertanggung Jawaban APBD tahun 2016, tentang Perubahan APBD 2017, dan tentang APBD 2018. Sedangkan empat hasil prakarsa DPRD atau ranperda inisiatif DPRD yakni tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, tentang Pengelolaan Sampah, dan tentang Perahu Pinisi.
“Dari 19 ranperda ini yang telah ditetapkan tentang Pajak Hiburan, tentang Pelayanan Jemaah Haji, tentang PertanggungjawabanAPBD Kabupaten Bulukumba tahun 2016, dan tentang APBD Perubahan tahun 2017,” ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 7 November 2017.
Selain dari empat perda melalui prolegda yang telah ditetapkan, empat perda lainnya juga telah ditetapkan tanpa melalui prolegda, yakni tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, tentang Pencabutan Perda nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi, tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan tentang Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dalam pembahasan ranperda keseluruhan, lanjut Andi Awal, DPRD membentuk lima pansus (panitia khusus) yang masing-masing membahas minimal dua perda. Selain itu, pada tiap kunjungan kerja hingga ke luar daerah DPRD menyertakan minimal dua ranperda untuk pertimbangan efesiensi dan efektifitas dalam penghematan anggaran.
“Kalau koordinasi dengan daerah lainnya, Bulukumba termasuk hemat anggaran. Tapi untuk keseluruhan penggunaan anggaran untuk penetapan perda ini bisa kita sampaikan per 31 Desember,” jelasnya.
Sekertaris DPRD Bulukumba, Daud Kahal menjelaskan, seluruh ranperda yang masuk dalam propemperda merupakan usulan di tahun 2016 lalu yang masuk sebelum penetapan APBD pokok 2017. Ranperda yang masuk dalam propemperda saat ini masih tahap proses pembahasan, sebagiannya seperti yang telah diuraikan dari bagian perundang-undangan DPRD telah ditetapkan.
“Yang lain sementara jalan,” ujarnya.
Untuk anggaran dari pentapan perda, saat ini dari DPRD belum bisa memberikan data mengingat proses penetapan yang masih proses bejalan dan kisaran dana untuk biaya ranperda yang tidak terurai. Meski demikian, pihak DPRD menjelaskan dari anggaran yang ditetapkan di antaranya untuk biaya rapat, studi banding atau kunjungan kerja untuk mencari bahan penyesuaian ranperda, penyediaan dukungan administrasi.
Kabag Hukum Setdakab Bulukumba, Nurjalil menjelaskan empat perda yang ditetapkan tanpa melalui propemperda atau instrument perencanaan program pembentukkan perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selain karena perintah UU juga karena keadaan mendesak untuk segera dibuatkan perda, revisi perda, ataupun pencabutan perda.
“Ada memang bisa yang terkait dengan perda diluar prolegda alasannya mendesak dan memang untuk kebutuhan, jadi tidak ada masalah. Alasannya saat pengajuan belum ada tanda-tanda, nanti tahun berjalan ada perintah untuk segera revisi,” tegasnya.
Nurjalil mencontohkan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan implementasi PP (Peraturan Presiden) nomor 18 Tahun 2017 yang resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 sehingga haarus ditetapkan peraturan tanpa melalui propemperda. (jar/man/b)
————————
Bahan grafis…
Daftar Propemperda DPRD Bulukumba 2017
* Usulan Eksekutif
1. Ranperda Bulukumba tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Ranperda Bulukumba tentang Layanan Pendidikan
3. Ranperda Bulukumba tentang Perubahan Atas Perda nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
4. Ranperda Bulukumba tentang Kawasan Perkotaan
5. Ranperda Bulukumba tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bulukumpa
6. Ranperda Bulukumba tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kajang
7. Ranperda Bulukumba tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bontobahari
8. Ranperda Bulukumba tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
9. Ranperda Bulukumba tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba tahun 2012-2032
10. Ranperda Bulukumba tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
11. Ranperda Bulukumba tentang APBD 2018
* Hasil prakarsa DPRD
12. Ranperda Bulukumba tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
13. Ranperda Bulukumba tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
14. Ranperda Bulukumba tentang Pengelolaan Sampah
15. Ranperda Bulukumba tentang Perahu Pinisi
Delapan Perda Ditetapkan
* Dari Propemperda
1. Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
2. Perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Pelayanan Jemaah Haji
3. Tentang Pertanggung Jawaban APBD tahun 2016
4. Tentang Perubahan APBD 2017
* Tidak Melalui Propemperda
5. Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba
6. Tentang Pencabutan Perda nomor 5 Tahun 2009 tentang Irigasi
7. Tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
8. Tentang Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Sumber: Sekretariat DPRD Bulukumba.
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!