Terkait Penolakan Perekaman E-KTP, Konsistensi Masyarakat Adat Harus Dihormati – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Terkait Penolakan Perekaman E-KTP, Konsistensi Masyarakat Adat Harus Dihormati

Andi Buyung Saputra Camat Kajang
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Penolakan masyarakat adat Ammatoa, Kecamatan Kajang, untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) harus dihormati semua pihak termasuk pemerintah. Keputusan tersebut merupakan wujud konsistensi masyarakat adat untuk tetap menjaga kelestarian budaya luhur mereka.
Hal ini diungkapkan Camat Kajang, Andi Buyung Saputra menanggapi persoalan kependudukan yang ada di wilayah pemerintahannya. Menurutnya, dalam tradisi masyarakat adat Ammatoa, segala hal yang berbau modern termasuk e-KTP dapat merusak tatanan kehidupan yang telah mereka jaga sejak ratusan tahun.
“Rata-rata uragi atau pemimpin doa yang tidak mau. Karena memang dia masih pertahankan budaya. Ini harus dihargai, apalagi negara juga sudah mengakui hal ini,” jelasnya dihubungi kemarin.
Bahkan Buyung mengaku, sebagai putra Kajang dia pun mengapresiasi dan menghormati konsistensi masyarakat adat Ammatoa yang hingga kini mampu mempertahankan tradisi mereka di tengah kemajuan teknologi saat ini. “Jangankan e-KTP, bantuan pemerintah saja mereka tolak. Bukan karena mereka mampu, tapi mereka ingin menjaga kemurnian adat istiadat mereka agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan berbudaya mereka,” terangnya.
Hanya saja diakui Buyung, yang menjadi persoalan adalah hilangnya hak demokrasi masyarakat adat Ammatoa dalam hal memilih pemimpin dan wakil mereka di legislatif kelak. Karena e-KTP sendiri merupakan persyaratan mutlak bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin menggunakan hak pilihnya.
“Semoga dari segala persoalan ini ada solusi positif agar masyarakat adat Ammatoa juga tidak kehilangan haknya sebagai warga negara untuk berdemokrasi, bisa memilih dan memperjuangkan hak mereka sebagai masyarakat marjinal,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Andi Arman, mengungkapkan, warga yang menolak perekaman e-KTP tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kajang. Hal ini terkait dengan kepercayaan mereka akan dampak negatif dari segala sesuai yang berbau modern
“Iya, katanya sakit kalau difoto. Jadi, mereka (masyaraka adat, red) itu tidak perekaman e-KTP,” jelas Amran, di ruang wakil ketua DPRD Bulukumba, Senin,27 November kemarin.
Anggota DPRD Bulukumba, Syamsir Paro, menambahkan pihaknya telah melakukan konsultasi di Kemendagri untuk mencarikan solusi persoalan tersebut. Namun pihak Kemendagri tetap mewajibakan seluruh warga negara Indonesia memiliki e-KTP sebagai dokumen kewarganegaraan sekaligus syarat untuk memiliki hak demokrasi.
“Tidak ada solusi lain, masyarakat wajib punya e-KTP. Ini kan persyaratan sebagai warga Indonesia,” ucap kata legislator Ujungloe, Ujungbulu, dan Bontobahari ini.(awa/man/c)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!