KUA-PPAS Mulur, DPRD Dituding Tak Serius – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

KUA-PPAS Mulur, DPRD Dituding Tak Serius

BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID  — Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bulukumba terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kembali ditunda. Hal ini memicu kekecewaan beberapa pihak, salah satunya Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) yang menuding pihak legislatif tidak serius membantu pemerintah dalam program pembangunan daerah.
Direktur Kopel Bulukumba, Muh. Jaffar kepada RADAR SELATAN mengatakan, penundaan Bamus KUA-PPAS menunjukkan peningkatan penghasilan anggota DPRD tidak berbading lurus dengan kinerja. Seharusnya DPRD sebagai wakil rakyat lebih meningkatkan kinerja, salah satunya dengan melakukan pembahasan tahapan APBD 2018 yang saat ini sudah terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Hal tersebut menurut Jaffar diatur dalam Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) No. 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. Dalam peraturan menteri tersebut KUA-PPAS seharusnya rampung sejak akhir Juli 2017. “Bagaimana mungkin APBD kita berkualitas, kalau pembahasannya begitu singkat. Harusnya DPRD yang mengingatkan eksekutif atas keterlambatan ini, bukan malah menunda,” ketusnya.
Menurut Jaffar, tahapan penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun tidak pernah taat aturan. DPRD sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, ternyata hanya menyuburkan ketidaktaatan dengan keterlambatan tersebut.
Dikonfirmasi, Sekertaris DPRD Bulukumba, Daud Kahal menjelaskan, penundaan rapat Bamus hingga batas waktu yang belum ditentukan dikarenakan rapat hanya dihadiri delapan orang dari total 21 anggota Bamus. “Idealnya 11 anggota Bamus baru dianggap quorum. Jadi ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” terangnya.
Mantan Kabag Humas Setdakab Bulukumba ini mengaku tidak ingin berkomentar banyak terkait penundaan tersebut. Menurutnya itu bukan domainnya, pihaknya hanya menyiapkan rapat saja.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki yang dikonfirmasi membantah jika rapat tersebut sengaja ditunda. Menurutnya, tidak dapat dilanjutkan karena tidak quorum atau tidak sah. Termasuk beberapa hal penting lainnya yang masih akan dikomunikasikan dengan anggota Bamus.
“Ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan lagi, seperti jembatan Bialo yang dianggarkan satu tahap, padahal dalam pembahasan dibangun secara tiga tahap,” jelas politikus sekaligus Ketua DPD II Golkar Bulukumba ini. (*)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!