Tambak Nurdin Halid Masuk Kawasan Tahura – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tambak Nurdin Halid Masuk Kawasan Tahura

Ilustrasi (Int)

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Perusahaan tambak udang milik Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dilaporkan masuk dalam kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

Pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bulukumba bahkan menolak mengeluarkan surat sertifikat karena dianggap melanggar Undang-undang (UU) yang berlaku.

Kepala BPN Bulukumba, Andi Makmur mengungkapkan, luas keseluruhan tambak Nurdin Halid mencapai 30 hektare, namun dari jumlah keseluruhan baru sepuluh hektare yang sudah mengantongi surat sertifikat, sedangkan 20 hektare lainnya belum sama sekali.
Sebab, yang 20 hektare ini masuk dalam kawasan Tahura, sehingga tidak bisa diproses untuk mendapatkan sertifikat. Bahkan, masuk kawasan Tahura berdasarkan dari Balai.

“Iya, masuk kawasan Tahura. Kami tidak berani proses untuk sertifikatnya. Ini bahaya bagi kami,” ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut dia, bahwa sertifikat lahan bagi 10 hektare ini masih menggunakan nama warga masing-masing, belum ada peralihan status dari pemilik awal warga ke Nurdin Halid. Seharusnya, kata dia, mereka membuatkan akte jual beli supaya bisa diproses pengalihan lahan kepemilikannya.

“Di dalam sertifikat masih nama-nama pemilik awal. Tapi, lahannya sudah dibeli oleh pak Nurdin. Makanya, bagus dibuatkan akte jual beli,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba, Misbawati A Wawo, mengakui terjadi ada perbedaan tentang lahan tersebut. Sebab, di dalam peta tertulis sebagai hutan lindung, hanya di RT/RW kabupaten masuk sebagai kawasan lindung, sehingga pihak kehutanan tidak bisa menyebutkan bahwa lahan ini masuk dalam kawasan Tahura. Namun, kata dia, pihak BPN mengklaim masuk dalam Tahura karena mungkin mengacu peta baru dari Kementerian atau dari Balai.

“Iya, kalau dia bilang masuk Tahura itu hak dia. Tapi, saya belum bisa pastikan dia masuk. Kami mengacu peta yang lama,” jelasnya.

Awalnya, lanjut dia, ada beberapa hektare memang masuk dalam kawasan Tahura, bahkan jika tidak salah berkisar empat hektare, namun sudah dikeluarkan dengan diganti lahan lainnya, sehingga dianggap tidak ada lagi masalah.

Hanya, yang menjadi masalah disini, karena adanya surat edaran berupa peta Kementerian tentang hutan lindung dan kawasan lindung, yang menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda.
Bahkan, BPN dan Pemkab berbeda soal masalah ini dengan peta baru Kementerian. “Ada perbedaan disini. Cuman saya tetap menggunakan peta lama, saya tidak mau yang baru,” katanya

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!