2018, Anggaran Parpol Akan Naik – Radar Selatan

Radar Selatan

Politik

2018, Anggaran Parpol Akan Naik

DISKUSI. Diskusi antara pemerintah dan partai politik yang terkait Sinergitas Kesbangpol dengan Partai Politik dalam Meningkatkan Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, di Warkop BTB Jalan Muh Hatta, Selasa 5 Desember 2017.
BULUKUMBA, RADAR SELATAN .CO.ID — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bulukumba, akan menaikkan anggaran partai politik pada tahun anggaran 2018 mendatang. Untuk tahun 2017 sendiri Rp 936 juta lebih dialokasikan bagi 11 partai politik.
Rencananya kenaikan anggaran partai politik itu terkuak dalam forum diskusi antara pemerintah dan partai politik yang mengangkat tema “Sinergitas Kesbangpol dengam Partai Politik dalam Meningkatkan Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol’, yang berlangsung di Warkop BTB Jalan Muh Hatta, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Selasa 5 Desember 2017.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam lamanya itu dihadiri kepala Kesbangpol, A. Mapaita, Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, M Rifai, Kasi Idpol Kesbangpol, M Gadafi dan puluhan Pengurus Parpol se Kabupaten Bulukumba.
Kepala kesbangpol Bulukumba, A Mappaita mengatakan, Kesbangpol sudah 90 persen memverifikasi anggaran Parpol yang ada dan berharap Parpol segera membuat pertanggung jawaban sebelum tanggal 15 Januari 2018. Pertanggung jawaban itu dimaksudkan. Pasalnya, pada tahun 2018 mendatang, rencananya Pemerintah Daerah akan menaikan anggaran Parpol.
Nantinya kenaikan tersebut akan bervariasi tergantung kekuatan APBD Bulukumba. Meski belum diketahui berapa besarannya namun kenaikan tersebut dipastikan menyusul adanya regulasi baru terkait UU Pilkada dan partai politik.
“Tahun 2018 adalah tahun Politik, apabila ada Dana Parpol yang berkaitan dengan pendidikan Politik ada baiknya dimasukkan kepada Kesbangpol untuk menjalankan program tersebut. Pada 2006 – 2010 banyak terdapat permasalahan dalam pertanggung jawaban yang dilakukan Parpol sehingga Kesbangpol sulit dalam melakukan verifikasi,”katanya.
Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah, M Rifai mengatakan, Terkait anggaran Parpol 2018 yang kemungkinan ada kenaikan Dana, hanya saja sampai saat ini di Kabupaten Bulukumba belum menerima secara resmi berapa besarannya.
Meski manfaat dari kenaikan dirasa akan memudahkan bagi partai politik dalam memaksimlkan program kepartaian, akan tetapi ia juga menilai ada Konsekuensi atas naiknya Dana Parpol nantinya, lantaran tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembalian itu jika tak mampu merasionalkan penggunan anggaran, termasuk apabila nantinya tidak bisa dicairkan dananya maka dana tersebut akan hangus dan tidak bisa dianggarkan pada tahun kemudian.
“Ada beberapa yang harus dilengkapi pada saat melakukan Pertanggung jawaban keuangan Parpol, diantaranya adalah, pembelian barang harus dilengkapi dengan nota pemesanan, berita acara serah terima barang, kwitansi (harus dilihat jumlahnya termasuk pajak), nota kontan, dokumentasi poto dan faktur, Pertemuan yang harus dilengkapi adalah kwitansi pertanggung jawaban makan minum (nota pesanan), narasumber , sewa gedung, Transportasi, nota pajak dan Poto pertemuan dan undangan, daftar hadir, “jelasnya.
Sementara itu, Pengurus PPP, A. Manggaukang mengatakan,
Terdapat berbagai kesulitan nantinya bagi partai politik dalam melakukan pencairan anggaran seperti keharusan melampirkan struk pembelian di toko atau di rumah makan.
“Meski Laporan Pertanggung Jawaban sudah dilakukan dan berdasarkan SK Bupati, permasalahannya adalah BPK meminta struk pembelian karena tidak semua rumah makan tidak punya struk/nota pembelian,”katanya.
Hal lain juga di sampaikan pengurua PDIP Bulukumba, Zulkifli Saiye, ia mengatakan, Parpol akan mendorong utusan di DPRD agar Kesbangpol mendapatkan tambahan anggaran untuk Pendidikan Politik. Hanya saja, ia berharap agar pencairan anggaran tidak dilakukan pada akhir tahun melainkan dibagi beberapa tahapan.  “Perlunya Dinas Keuangan mengeluarkan Surat Edaran terkait standarisasi pembelanjaan dan pengelolaan keuangan agar Parpol ,”katanya. (*)
Bahan grafik
Partai Golkar,  jumlah suara 32,777 (6 kursi), jumlah anggaran Rp 138 juta
Partai PAN,  jumlah suara 28, 465 (6 kursi) jumlah anggaran yang diterima Rp 120 juta
PPP,  Jumlah suara 20, 761 (4 kursi) anggaran yang diterima Rp 87 juta
Gerindra,  Jumlah suara 19,449 (4 kursi),  anggaran yang diterima Rp 82 juta
Nasdem,  jumlah suara 22,631 (4 kursi),  anggaran yang diterima Rp 95 juta
Demokrat, jumlah suara  22,762 (4 kursi), anggatan yang diterima Rp 96 juta
Hanura,  jumlah suara 14,073 (3 kursi), anggaran yang diterima Rp 59 juta
PKS,  jumlah suara 23,615 (3 kursi) anggaran yang diterima Rp 99 juta
PBB,  jumlah suaraa 17,192 (3 kursi), anggaran yang diterima Rp 72 juta
PKB,  jumlah suara 8,399 (2 kursi) , anggaran yang diterima Rp  35 juta
PDIP, jumlah suara 11, 416 (1 kursi) anggaran yang diterima Rp 48 juta
————–
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!