Telan Anggaran Rp 12 Miliar Tahap 1, DPRD Dorong Audit Jembatan Bialo  – Radar Selatan

Radar Selatan

Bantaeng

Telan Anggaran Rp 12 Miliar Tahap 1, DPRD Dorong Audit Jembatan Bialo 

BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mendorong audit proyek pembangunan jembatan Bialo oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proyek yang telah menelan anggaran Rp 12 miliar untuk tahap pertama tersebut dianggap tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Anggota Komisi C, Abd Thalib mengungkapkan, berdasarkan peninjauan di lapangan, Selasa 5 Desember kemarin, pekerjaan proyek tersebut masih jauh dari proyeksi. Pasalnya pembangunan baru sebatas pemasangan tiang pancang, sementara anggarannya sudah mencapai Rp 12 miliar.
“Pemerintah mengusulkan lagi tahap kedua Rp 27 miliar, tapi sebaiknya diaudit dulu BPK sebelum dicairkan. Ini tidak masuk akal,” ujarnya saat melakukan reses di lokasi proyek, kemarin.
Politikus Golkar ini membandingkan dengan proyek pembangunan Jembatan Rawoa di Kecamatan Kajang yang hanya menelan anggaran Rp 5 miliar di tahap awal. Dengan jumlah anggaran yang relatif jauh lebih sedikit tersebut pembangunannya sudah pada pemasangan elhot di sisi kiri dan kanan.
Bahkan Abu Thalib mengkhawatirkan pekerjaan tahap awal proyek tersebut tidak  rampung sesuai perencanaan. “Anggaran besar baru pekerjaan baru begitu, ini berbahaya bagi DPRD kalau anggaran disetujui. Kita bisa bandingkan jembatan Rawoa yang bentangan 70 meter, lebih panjang dibandingkan Bialo bisa dibangun dengan anggaran hanya berapa miliar saja. Nah ini besar sekali,” ketusnya.
Abu Thalib juga mengaku sejak awal menolak program yang diusulkan pemkab tersebut. Dia beralasan, jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Bentenge dan Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, tidak masuk skala prioritas. Dalih pemkab yang akan menjadikan jembatan tersebut sebagai ikon daerah juga tidak berdasar.
“Kenapa bukan Jembatan Teko saja kalau mau dijadikan ikon daerah, saya kira itu lebih tepat. Tinggal dibenahi saja. Kami sejak dulu bertahan, sampai-sampai saya harus pukul meja. Tapi saya kurang tahu kenapa tetap diloloskan. Ini harus diaudit baik-baik, jangan Inspektorat tapi BPK langsung,” tegasnya.
Anggota DPRD lainnya, Muhdar Reha menambahkan, pembangunan jembatan Bialo bukanlah kebutuhan yang mendesak. Apalagi jalur tersebut bukanlah jalur utama dan padat penduduk. Posisinya pun dianggap rawan karena berada di pinggir pantai.
“Yang lebih penting tanggul harus dibangun, bukan jembatan dulu. Ini tidak bertahan lama, setiap hari dihantam ombak,” kata dia.
Sementara, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki membeberkan, perencanaan proyek tersebut bebeda pada draf KUA-PPAS yang diserahkan pemkab ke DPRD. Perencanaan awal proyek tersebut dianggarakan tiga tahap, sementara dalam KUA-PPAS penganggarannya dilakukan sekaligus Rp 27 miliar.
Kondisi tersebut, kata dia, mengganggu perencanaan anggaran program yang masuk dalam skala proritas. Kalaupun dipaksakan lanjut pada tahap selanjutnya, kemungkinan akan terpending karena anggaran tahap awal senilai Rp 10  miliar juga tidak rampung.
“Yang jadi masalah tahap awalnya saja belum rampung, harus dipertanggungjawabkan dulu baru dilanjutkan lagi anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali menjelaskan, proyek pembangunan jembatan Bialo akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran berjalan. Jembatan tersebut dianggap penting dalam upaya menata akses penghubung kota dengan dua jalan alternatif.
“Tabe, sepengetahuan saya tidak ada dalam dokumen bahwa Bialo akan dibangun dalam 3 tahap. Yang kita sebutkan bahwa itu dilakukan multiyears. Multiyears itu bisa dua tahun atau 3 tahun. Dan perlu diklarifikasi ketidakbenarannya dimana karena tahap pertama sesuai dengan perencanaan yang ditenderkan,” tulis Sukri melalui akun WhatsApp-nya.(awa/man/b)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!