2018,  Seluruh Warga Bantaeng Tercover BPJS Kesehatan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bantaeng

2018,  Seluruh Warga Bantaeng Tercover BPJS Kesehatan

KERJASAMA. Konfrensi Pers BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diwakili Asisten Deputi BPJS Kesehatan Sulselbar, Reymond (dua dari kanan) bersama Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng, dr. Ihsan (dua dari kiri), dan Direktur RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, dr. Sultan (kiri). Kerjasama terkait cakupan semesta kepesertaan Program JKN oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng merupakan pertama di wilayah Sulawesi Selatan dan diharapkan menjadi motivasi untuk daerah lainnya. 

BANTAENG,  RADAR SELATAN.CO.ID — Program Pemerintah Kabupaten Bantaeng, di bidang kesehatan terus meningkat. Pada hari jadi Bantaeng ke-763,  menandatangani  Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan terkait cakupan semesta kepesertaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasioan) bagi penduduk yang didaftakan secara Universal Health Coverange.

Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng, dr. Ihsan mengatakan, pembayaran BPJS Kesehatan PBI diangarkan dari APBD II. Kerjasama tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya. Sehingga tiap penduduk Bantaeng yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan secara mandiri maupun melalui program KIS (Kartu Indonesia Sehat) akan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Yang menjadi peserta PBI memperoleh layanan kesehatan kelas III. Siapapun yang sudah terdaftar dalam PBI tidak boleh menaikkan kelas kecuali bersedia keluar dari PBI dan menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri,” tegasnya dalam konfrensi pada Media Gathering BPJS Kesehatan, di Areal RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, Kamis, 7 Desember 2017.

Ihsan mengungkapkan, hingga 1 Desember 2017 jumlah penduduk Bantaeng yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 108.037 dari total 195.451 penduduk atau 55,3 persen. Dengan meningkatnya peserta sesuai trend akan meningkat jumlah pasien sehingga jika tidak ketat sistem rujukan, kapasitas rumah sakit kemungkinan tidak mampu menampung.

“Makanya disaring, tidak semua pasien yang datang berobat itu diberikan rujukan. Ada 144 penyakit yang harus ditangani di puskesmas ataupun di dokter keluarga, kalau tidak bisa ditangani baru dirujuk, berbeda dengan yang urgen bisa langsung ditangani di instalasi gawat darurat rumah sakit,” jelasnya.

Direktur RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, dr. Sultan mengatakan, sebagai pemberi layanan berharap per pukul 00.01 wita, 1 Januari 2018 kerjasama tersebut sudah rampung. Dalam hal ini pemerintah sudah mengucurkan dana untuk mencover pembayaran PBI ke BPJS Kesehatan.

“Dalam jangka waktu 24 hari ke depan ini sudah bisa terlaksana. Pemerintah sudah membayar karena kita ini fee for service,” katanya.

Untuk layanan kesehatan, Sultan juga menegaskan gratis karena dibayarkan pemerintah tidak berlaku bagi bukan warga Bantaeng apalagi saat ini Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah dihapuskan. Selain itu pelayanan untuk BPJS Kesehatan PBI juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang dapat menunjukkan e-KTP.

Sebelumnya pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyurati pemerintah kecamatan untuk meneruskan informasi ke desa dan kelurahan terkait wajib e-KTP.

Asisten Deputi BPJS Kesehatan Sulselbar, Reymond menjelaskan, perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Bantaeng dan BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan semesta penduduk 2018.

Tahun depan seluruh masyarakat akan memiliki JKN melalui BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong royong.

“Tercapainya cakupan semesta di Bantaeng merupakan upaya Universal Health Coverage yang pertama di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kabupaten/kota lainnya untuk mendaftarkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN-KIS,” katanya. (jar)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!