Kejar Deadline, DPRD-OPD Lembur Genjot Pembahasan APBD Pokok – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Kejar Deadline, DPRD-OPD Lembur Genjot Pembahasan APBD Pokok

Ilustrasi (Int)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Rapat mitra komisi DPRD Bulukumba terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pokok 2018 digenjot. Pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dilakukan dari pagi hingga larut malam bahkan dini hari.
Langkah ini diambil agar rampung pembahasan dapat dirampungkan sebelum penetapan APBD Pokok yang dijadwalkan pada Jumat 29 Desember mendatang. Pembahasan bersama 36 OPD dilakukan secara bergiliran setiap hari oleh komisi mitra kerja masing-masing.
Setiap OPD bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jama membahas program kerja mereka besama komisi yang menjadi mitranya. Bahkan tidak jarang rapat terpaksa ditunda akibat beberapa kendala. Selanjutnya, hasil pembahasan akan didorong ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Iya, 24 jam harus siap, tidak menentu waktunya. Mitra komisi hanya empat hari saja,” ujar Kasubag Humas DPRD Bulukumba, Kamaruddin, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 13 Desember kemarin .
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, menambahkan, pembahasan bersama mitra kerja akan terus berlangsung hingga rapat paripurna penetapan APBD Pokok 2018. Setiap komisi dan OPD terkait akan menggelar rapat secara bergantian membahas program kerja masing-masing. Dia optimistis pembahasan APBD akan rampung tepat waktu tanpa mengurangi kualitas dan kuantitasnya.
“Saya kira tidak ada masalah. Kita bisa selesaikan sesuai jadwal karena kita rapat sampai dini hari,” katanya.
Politikus Partai Golkar ini mengakui, idealnya penyerahan KUA-PPAS oleh eksekutif dilakukan sesuai jadwal, kemudian dibahas bersama DPRD. Namun menurut Hamzah, hal tersebut tidak jadi soal sebab pembahasan KUA-PPAS sudah berjalan. Tinggal, kata dia, pembahasan harus berkualitas agar melahirkan program yang berpihak ke masyarakat.
“Semua program akan berpihak ke masyarakat. Kita akan koreksi program satu per satu,” tegasnya.
Terpisah, Direktur Kopel Bulukumba, Muh. Jafar, menilai, dengan mepetnya waktu akan mempergaruhi kualitas pembahasan APBD. Apalagi saat ini fokus DPRD terpecah dengan adanya penyerahan lima buah ranperda. Seharusnya, kata dia, anggota dewan mestinya fokus pada APBD pokok saja, dan menunda pembahasan perda lainnya. Sebab ini lebih penting karena membahas masa depat Bulukumba satu tahun ke depan.
“Tunda dulu perda yang lain, APBD lebih penting. Pengajian kebutuhan warga harus terpenuhi. Salah satunya gizi buruk saat Bulukumba meraih penghargaan Kabupaten Sehat merupakan sebuah pukulan,” ujarnya.
Jafar berharap kegiatan yang tidak bermanfaat, misalnya perjalanan dinas dihentikan hingga pembahasan APBD rampung. Bahkan dia menyakini jika pembahasan tidak dikupas tuntas, maka dipastikan penganggaran akan dilakukan semaunya tanpa melihat kebutuhan.
Normalnya, kata dia, pembahasan mulai dari KUA-PPAS dan RAPBD dilaksanakan enam bulan lamanya. Hanya fakta di lapangan justru terbalik, sebab pembahasan hanya berlangsung hingga beberapa hari saja, sehingga kualitas pembahasan APBD meragukan.

 

“Sejak awal harusnya diserahkan. Pembahasan ini kan butuh waktu lama, bukan hanya beberapa hari saja. Ini harus dibenahi kedepannya,” imbuhnya. (awa/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!