Tiga Kasus Korupsi Mengendap di Kejari Bulukumba – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tiga Kasus Korupsi Mengendap di Kejari Bulukumba

Ilustrasi (Int)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Hingga Desember 2017, tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bulukumba mengendap. Alasannya, tersangka dalam kasus tersebut masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) alias buron.
Satu satu di antaranya adalah dugaan korupsi beasiswa kurang mampu mahasiswa Akper Bulukumba yang telah bergulir sejak delapan tahun silaam, tepatnya tahun 2009. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan Riswan Marsal yang juga mantan Direktur Akper Bulukumba sebagai tersangka. Ridwan yang hingga kini belum diketahui keberadaannya ditengarai menilep dana sebesar Rp 331 dari total anggaran Rp 1,1 miliar.
Sementara dua kasus lainnya, yakni dugaan korupsi proyek pengadaan 31 unit kendaraan dinas di Badan Ketahanan Pangan Bulukumba tahun 2014 dengan tersangka Rusdianto Indra Hasan yang juga berstatus DPO. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 214 juta dari total anggaran Rp 700 juta.
Kemudian proyek pengadaan kapal bantuan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba. Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur PT. Pinisi Lestari, H. Arifuddin dan mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba, Muh. Sabir. Indikasi kerugian negara mencapai Rp 300 juta dari total anggaran senilai Rp 2,4 miliar.
“Tiga kasus ini sudah ada tersangkanya, tapi semuanya DPO. Kalau untuk (kasus) kapal, satu tersangkanya yaitu Muh. Sabir ada, tapi satunya (tersangka, red) yaitu H. Arifuddin masih DPO dalam kasus lainnya di Polres, padahal dia saksi kunci. Kalau H Arifuddin ini sudah ditangkap polisi otomatis kasusnya di kejaksaan langsung disidangkan karena berkasnya sudah lengkap,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Femi Irfan Nasution saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Femi menjelaskan, hingga saat ini kejari terus melakukan upaya hukum untuk menangkap para tersangka yang hingga kini belum diketahui keberadaannya itu. Dia mengaku kejari tidak akan menghentikan kasus tersebut hingga seluruh tersangka ditangkap dan diadili.
Selain kasus lama, jaksa muda ini juga mengaku pihaknya tengah fokus menindaklanjuti kasus dugaan korupsi lainnya. Tercatat ada empat perkara sudah memasuki tahappersidangan, yaitu penyelewang ADD dan BDD Desa Somba Palio, Kecamatan Kindang, dengan terdakwa Ihwan. Mantan kades Somba Palioi ini didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 257 juta..
Kedua, perkara proyek pembangkit tenaga hidro PLTMH Tabbuakang, Desa Kahayya, dengan dua terdakwa Rahmat sebagai rekanan dan Mufti sebagai PPK. Keduanya didakwa merugikan negara sebesar Rp 800 juta. Ketiga, program bedah rumah atau BSPS Desa Tanah Toa dengan kerugian negara Rp 650 juta yang telah diputus Pengadilan Tipikor Makssar dengan terpidana mantan Kades Tanah Toa, Ahmad Sultan.
“Kalau ini sudah putus, terpidana divonis hukuman penjara selama 1,8 tahun dan ganti rugi Rp 291 juta subsider enam bulan kurungan,” terang Fahmi.
Saat ini lanjut dia, kejari tengah melakukan penyelidikan terhadap empat kasus yang terdikasi terjadi tindak pidana korupsi. Keempatnya masing-masing proyek pembangunan Pasar Bontobahari, Pamsimas Desa Karassing, penyelewengan ADD dan BDD, dan sejumlah proyek fisik OPD di Bulukumba.
“Kalau pamsimas kita akan mulai pada Januari 2018, tapi kita tunggu lagi ada laporan supaya bisa satu kaligus. Soal ADD dan BDD kita tidak bisa sebut desa mana, begitupun dengan proyek dibeberapa dinas. Takutnya kalau sekarang di publis akan menyulitkan penyidik mengumpulkan data,” jelas Femi.
Sedangkan kasus dugaan korupsi Pasar Bontobahari, lanjut dia, saat ini sedang menunggu pemeriksaan oleh ahli sebelum dilanjutkan ke proses perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kendalanya itu, karena kita harus menyusaikan jadwal dari ahli,” tambahnya.
Fahmi berharap peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, tanpa peran aktif masyarakat kerja-kerja penegakan hukum juga tidak akan optimal. “Silahkan bantu kami agar setiap kasus yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dapat kita tuntaskan,” tegasnya. (faj/man/b)
—-

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!