Arum Spink Sosialisasikan Produk Hukum Daerah Provinsi Sulsel – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Arum Spink Sosialisasikan Produk Hukum Daerah Provinsi Sulsel

Arum Spink saat memberikan pemaparan dalam sosialisasi prodak hukum daerah

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Dalam rangka menyebar luaskan informasi terkait dengan Peraturan Daerah (Perda), Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi NasDem, Arum Spink, melakukan tatap muka dan berdialog langsung dengan para pemuda dan masyarakat Bulukumba, Sabtu malam, 23 Desember 2017. Berlangsung di Kelurahan Ela-ela.

 

Dihadapan puluhan peserta sosialisasi, Arum Spink menjelaskan, sosialisasi dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut atas produk hukum daerah soal Perda Inisiastif DPRD Provinsi Sulsel, Nomor 6 tahun 2016, Tentang Transfaransi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Pipink sapaan akrabnya lebih lanjut menjelaskan, tujuan dibentuntuknya perda tersebut dalam rangka menciptakan tata kelolah pemerintahan yang akuntabilitas atau terpercaya dengan pelibatan partispasi seluruh unsur lapisan masyarakat dalam memberikan kontrol guna terciptanya pemerintahan yang efektif dan efesien.

 

“Pasca reformasi 1998, kran demokrasi telah terbuka. Indikatornya kebebasan pers dan kebebasan berendapat. Dengan adanya Perda ini, menjadikan payung hukum bagi seluruh masyarakat untuk terlibat langsung dalam melakukan kontroling terhadap penyelemggaran pemerintahan,”katanya.

 

Mantan Ketua KPU Bulukumba ini menambahkan, pada dasarkan soal transfaransi telah sejak lama dilakukan oleh para pendahulu. Untuk skop Bulukumba sendiri, keberadaan suku adat Amma Toa, Kajang, secara filosofi telah sejak lama mengajarkan makna transfaransi. Pipin mencontohkan, bentuk bangunan suku kajang di dalam kawasan adat dimana dapur yang berada di bagian depan rumah, mengisyaratkan tentang tramsfaransi.

 

“Orang dulu itu rumahnya tidak ada sekatnya. Di Kajang misalnya, dapurnya berada di depan itu menunjukkan apa yang ada dirumahnya baik itu makanan itu juga yang diberikan ke tamunya,”paparnya.

 

Terakhir, Arum Spink, mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk terlibat langsung dalam pengawalan dan partisipasi dalam proses pemerintahan, termasuk ikut terlibat dalam mengawal rapat- rapat yang digelar anggota DPRD. Meski demikian, kehadiran UU trasnfaransi publik tidak mutlak sepenuhnya informasi dapat di akses diseluruh instansi pemerintahan, lantaran ada beberapa pasal pengecualian seperti rahasia negara, riawayat kesehatan seseorang, alat perang dan hal-hal yang dikhawatirkan menganggu stabilitas keamanan.

 

“Secara pribadi saya mengapresiasi kehadiran adik-adik. Disaat beberapa anak muda lainnya asyik bermalam minggu, kalian mau menghadiri acara sosialisasi ini, tolong hasil sosialisasi ini disampaikan ke khalayak banyak,”tutupnya.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!