Arif Wicaksono: Paslon Dapat Dijerat Hukuman Pemalsuan Dukungan KTP – Radar Selatan

Radar Selatan

Politik

Arif Wicaksono: Paslon Dapat Dijerat Hukuman Pemalsuan Dukungan KTP

PENGAMAT politik dari Universitas Bosowa, Arif Wicaksono turut menegaskan kepada pasangan calon (paslon) perseorangan pada Pemilu agar tidak bermain-main dengan KTP dukungan. Sebab, hukuman akan menanti paslon perseorangan jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan KTP.

“Bukan hanya tim saja, termasuk paslon. Sanksinya kan ada di PKPU seperti apa kalau begitu,” bebernya.

Lebih jauh, Arif menjelaskan, jika Bawaslu menemukan bukti kecurangan pemalsuan dukungan KTP, prosedur akan dilanjutkan dengan melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan dan kepolisian terkait kasus tersebut.

“Nanti berdasarkan peraturan pemilu, nanti dilihat apakah dilakukan tindak pidana atau perdata,” terangnya.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggaran manipulasi daftar dukungan untuk pasangan calon perseorangan terancam pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda Rp72 juta.

Tak hanya dijerat UU Pilkada, pemalsuan dokumen e-KTP juga dijelaskan dalam Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila terbukti, pelaku akan dikenakan sanksi lebih berat, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, pemalsuan dokumen juga diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun bui.

Oleh sebab itu, lanjut Arif, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu berkewajiban untuk menjunjung integritas. Sehingga, proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas yang berlaku.

“Yang melalukan verifikasi faktual kan KPU, diawasi oleh Bawaslu. Jadi, baik yang melakukan dan mengawasi harus punya independensi dan integritas yang baik,” pesannya.

Ia pun berharap, Bawaslu dapat menjalankan proses pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dengan optimal dan adil. “Kita berprasangka baik saja, semoga Bawaslu melakukan pengawasan itu dengan seadil-adilnya. Tapi jika memang ditemukan, kita perlihatkanlah buktinya, kemudian masyarakat bisa laporkan ke DKPP,” tandasnya. (rls)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!