KIPP Desak Kejari Terbuka Soal Proyek Bermasalah – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

KIPP Desak Kejari Terbuka Soal Proyek Bermasalah

Ahmad Gazali Ketua KIPP Bulukumba
* Ahmad Gazali: Jangan Lempar Wacana Liar
REPORTER: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: SUPARMAN
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Ketua Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (KIPP) Bulukumba, Ahmad Gazali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba terbuka dalam proses penelusuran proyek di sejumlah OPD (Organiasi Perangkat Daerah) yang terindikasi bermasalah. Pasalnya hingga saat ini kejari terkesan tertutup terkait persoalan tersebut.
Hal ini diungkapkan Gazali menanggapi belum adanya perkembangan informasi yang signifikan dari Kejari Bulukumba. Sebagai lembaga penegakan hukum, kata dia, kejari harus memberikan penjelasan atas progres upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada publik.
“Jadi maaf, saya kira ini jangan dijadikan anak busur tanpa arah harus ada kejelasan dan kepastian. Proyek apa dan di dinas mana, supaya ini jelas. Karena kalau menjadi bola liar saja justru akan memicu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah termasuk penegak hukum,” ujarnya, Rabu 3 Januari 2018.
Pada dasarnya, menurut Ahmad Gazali, kejaksaan tidak harus menggemborkan lebih awal program penegakan hukum yang akan dilakukan kepada publik jika arahnya belum jelas. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi aparat penegak hukum, begitupun OPD.
“Karena kejaksaan sudah ada di dalamnya melekat pengawasan, dan saya kira ini masih terjalin hubungan yang profesional. Bahwa ada yang di bidik tentu tipikor tugasnya  menelusuri dan meneliti terjadinya kesalahan mulai admistrasinya  dan gratifikasi pada program tertentu hingga keselahan pada RAB. Kita support karena memang menjadi kewajiban jaksa, polisi, bahkan KPK, untuk meneliti seluruh anggaran publik,” paparnya.
Ahmad Gazali menambahkan, sebagai lembaga yudikatif, kejaksaan tentu telah mengetahui instrumen adanya pelanggaran hukum atau tidak pada sebuah program. Namun perlu juga dipahami bahwa dalam program pembangunan fisik ada beberapa aturan yang mengikat.
“Kami apresiasi sepanjang penegakan hukum yang berkeadilan dan jujur. Bukan mencari-cari kesalahan oknum atau koorporasi tertentu  dan sedapat mungkin keadilan dikedepankan. Karena tujuan penegakan hukum bukan hanya siapa yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi bagaimana pencegahan itu dapat dilakukan. Karena prinsip hukum lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah,” tegasnya.
Terpisah, Kasi Pidsus Kerjari Bulukumba, Femi Irfan Nasution yang dikonfirmasi mengaku belum bisa menyebutkan OPD apa saja yang menjadi fokus penyelidikan. Menurutnya jaksa saat ini masih melakukan pengumpulan data dan keterangan.
“Kami juga tidak bisa  berkerja sendiri, tolong bantu kami juga kalau ada data-data dan informasi. Bulan ini sudah mulai kita jalan,” sinkatnya.
Sebelumnya, Femi mengaku kejari tengah membidik sejumlah proyek di beberapa OPD di lingkup Pemkab Bulukumba tahun anggaran 2017 yang terindkasi melanggar hukum. Hanya saja, Femi tidak merinci OPD mana yang dimaksud.

 

Pernyataan ini justru memicu berbagai spekulasi negatif di masyarakat. Terlebih hingga saat ini belum ada progres yang jelas dari hasil kerja kejari. Namun masyarakat akan terus mengawal dan menagih hasil kerja dan upaya penagakan hukum Kejari Bulukumba. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!