ASN Dilarang Gunakan Simbol Kandidat Gubernur.  Bupati: Biar Pak Wakil yang Bisik – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

ASN Dilarang Gunakan Simbol Kandidat Gubernur.  Bupati: Biar Pak Wakil yang Bisik

BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID  — Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali mengingatkankan Aparatus Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan simbo-simbol yang terkait dengan bakal calon gubernur. Selain netralitas aparatur, larangan tersebut juga dimaksudkan menjaga stabilitas poiltik di daerah.
Hal ini disampaikan Sukri saat memimpin rapat persiapan hari jadi ke-85 Kabupaten Bulukumba di ruang pola kantor bupati Bulukumba, Senin 15 Januari kemarin. Pada kesempatan itu, bupati menegaskan akan memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis.
“Hati-hati sekarang kalau mau berfoto, jangan sampai menggunakan simbol dan seakan mendukung salah satu calon. Itu tidak boleh, ASN harus netral,” tegasnya.
Selain foto bersama, lanjut Sukri, ASN juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber dalam acara yang berkaitan dengan politik. Begitupun terlibat langsung atau pun ikut membantu memasang spanduk kandidat tertentu, apalagi ikut kampanye.
“Jangan sampai hari jadi banyak foto calon, awas! Itu tidak boleh, biar pak wakil yang bisik tidak boleh,” ungkap Sukri yang disambit tawa peserta rapat.
Sejalan dengan imbauan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abrur telah mengeluarkan sruat tentang netralitas ASN di Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017, yang ditandatangani Asman, disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pilkada.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Dalam surat yang ditetapkan pada 27 Desember 2017 itu disebutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat.  Sanksinya berupa penundaan kenaikan gaki berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Asman mengimbau para PPK atau kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, untuk memberikan kesempatan pada PNS untuk melaksanakan hak pilih. Selain itu diperlukan juga pengawasan kepada para bawahan sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye, serta mengambil tindakan dan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota.
Lebih lanjut disampaikan agar seluruh ASN dapat menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan maupun indikasi ketidaknetralan. (int/man)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!