Temuan BPK, Panwaslu Bulukumba Diduga Selewengkan Dana Pilkada 2015 Sebesar Rp160 Juta – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Temuan BPK, Panwaslu Bulukumba Diduga Selewengkan Dana Pilkada 2015 Sebesar Rp160 Juta

Ilustrasi
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO ID  — Panitia Pengawas Pemilu (Panawaslu) Kabupaten Bulukumba terindikasi melakukan penyelewengan dana Pilkada 2015 sebesar Rp 160 juta. Hal tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, A. Mappiwali mengungkapkan, dari LHP BPK tersebut ada potensi penyalagunaan dan kerugian keuangan negara. Dana tersebut merupakan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba yang hingga kini belum ditindaklanjuti.
“Ada temuan Rp160 juta di Panwas Pilkada bupati dan wakil bupati Bulukumba 2015. Temuan BPK Rp 160 juta belum dikembalikan Panwas Pilkada 2015,” terangnya dikonfirmasi, kemarin.
BPK menurut Mappiwali, menemukan ada penggunaan dana setelah bupati dan wakil bupati Bulukumba terpilih 2016-2021 dilantik Februari 2016 lalu. Sesuai dengan ketentuan, tidak ada lagi kegiatan setelah kepala daerah dilantik.
Namun dalam temuanya, BPK mencatat ada penggunaan dana sebanyak Rp160 juta, yang kala itu Ketua Panwaslu Bulukumba, Andi Muhammad Amin pernah mengirim surat setelah bupati dan wakil bupati dilantik. Surat tersebut berisi permintaan untuk mengakomodir penggunaan dana tersebut.
“Permintaan tersebut kami tolak, karena bupati dan wakil bupati Bulukumba hasil Pilkada 2015 sudah dilantik. Mereka sudah menadatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 5 miliar lebih,” beber Andi Mappiwali.
Ketua Panwaslu Bulukumba, Andi Muhammad Amin, yang dikonfirmasi membantah jika pihaknya menyelewengkan anggaran. Bahkan dirinya merasa dizalimi, karena menurutnya apa yang dilakukan panwaslu kala itu sudah sesuai prosedur.
Rencana Anggaran Belanjar (RAB), kata dia, disusun hingga April. Meski diakuinya masa kerja Panwaslu 2015 saat itu berjalan hingga Maret, namun karena bersengketa di Mahkamah Konstitusi maka diperpanjang hingga April 2015 berdasarkan edaran Bawaslu RI.
“Sembarang tong itu na bilang Mappiwali, ini kan sudah sesuai regulasi. Masa orang bekerja tidak dikasi gaji? Bagaimana caranya,” ketusnya.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!