Honorer K-2 Adukan Nasib ke Bupati – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Honorer K-2 Adukan Nasib ke Bupati

ASPIRASI. Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali menerima aspirasi honorer K-2 di ruang rapat bupati, Senin 22 Januari kemarin. Honorer ini menuntut agar diangkat menjadi PNS.
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Sebanyak sepuluh orang yang mengaku honorer kategori dua (K-2) mengadukan nasib ke Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali. Mereka menuntut agar segera diakomodir menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pertemuan antara honorer dengan bupati itu berlangsung di ruang rapat bupati, Senin 22 Januari kemarin. Turut hadir mendampingi bupati, Sekdakab, Andi Bau Amal, Kepala BKPSDM, Andi Ade Ariadi, dan beberapa pejabat lainya.
Pada kesempatan tersebut salah seorang honorer, Muh. Adil, mengungkapkan, hingga saat ini masih tersisa lebih dari 500 honorer yang belum terakomodir sebagai PNS. Jumlah tersebut merupakan sisa dari seleksi CPNS jalur honorer K-2 sebelumnya yang meloloskan 781 orang. Namun belakarang dianulir hingga tersisa 240 orang yang dinyatakan resmi lolos CPNS.
“Hak kami sama, tidak ada bedanya. Kami sama-sama honorer K-2,” ujar Adil di hadapan bupati.
Adil menyayangkan sikap pemerintah yang dininilai tidak adil kepada seluruh honorer K-2. Syarat dan prasyarat telah dipenuhi seperti yang lainnya, namun tidak diloloskan. “Sementara kita serahkan ke bupati, dia berjanji akan menindaklanjuti ke pusat. Kita tunggu hasilnya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM) Bulukumba, Andi Ade Ariyadi, menjelaskan, jumlah honorer K-2 yang lolos CPNS memang 781 orang. Namun yang terakomodir hanya 241 orang, dan sisanya ada swasta sebanyak 176 orang.
Namun, honorer K-2 yang tidak diakomodir sampai sekarang, sebab adanya persyaratan administrasi yang tidak lengkap. Salah satunya adalah surat pernyataan tanggung jawab muklat dari bupati yang tidak ada, sehingga system di Badan Kepegawaian Negera (BKN) menolak.
“Surat pernyataan ini dari OPD masing-masing. Tapi sebagian OPD tidak mau keluarkan. Nah, itu yang tidak lolos,” paparnya.
Ade mengaku pihaknya belum bisa memastikan tuntutan honorer dapat diakomodir atau tidak. Sebab kata dia, pemerintah daerah tidak punya kewenangan mengangkat CPNS, semua bergantung pemerintah pusat. Apalagi sekarang ini system aplikasi honorer K-2 sudah tertutup di BKN. Meski demikian, pemkab tetap berusaha mencari solusi terbaiknya.
“Yang terhitung masuk K-2 itu pengabdian 1 Januari 2005. Yang di luar dari itu sudah pasti tidak diakomodir,” kata mantan camat Gantarang Bulukumba ini.(*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!