Panwaslu Bulukumba Rekomendasikan Dua ASN ke KASN – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Panwaslu Bulukumba Rekomendasikan Dua ASN ke KASN

* Dugaan Pelanggaran Netralitas di Pilgub
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Gantarang, merekemondasikan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Masing-masing Mukhtar dan Nur Huda terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pilgub.
Komisioner Panwascam Gantarang, Herman mengungkapkan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran kedua ASN tersebut. Keduanya berfoto bersama dengan salah satu kandidat gubernur yakni Nurdin Abdullah (NA) pada sebuah acara di Saorajae, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Gantarang, beberapa waktu lalu yang kemudian diposting ke media sosial facebook.
“Tidak kita temukan adanya pelanggaran pidana pemilu. Saksi-saksi sudah beberapa kita periksa dan kesimpulannya, yah itu kita rekomendasikan ke KASN,” ungkapnya dikonfirmasi, Minggu 28 Januari, kemarin.
Menurut Herman, tindakan kedua ASN tersebut merupakan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagaimana dijelaskan dalam Surat KASN No. B-2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017.
“Hasil penelusuran tersebut telah kami rekomendasikan ke bupati Bulukumba dan KASN untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terkait postingan ini belum sampai pada pelanggaran pidana pemilu, karena pelanggarannya adalah pelanggaran kode etik yang telah di atur dalam surat edaran KASN,” pangkasnya.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang dikonfrimasi mengkau belum menerima surat dari panwaslu terkait rekomendasi tersebut. Meski begitu ia berharap rekomendasi yang dikeluarkan panwaslu objektif dan berdasar pada kaidah hukum pada tahapan tahapan proses pemilu.
Tomy menambahhkan, pada dasaranya rekomendasi ke KASN adalah tahapan selanjutnya jika tak ada tindaklanjut yang diberikan oleh pemkab. Pasalnya pemberian sanksi kepada ASN adalah otoritas pemkab. Selain itu ia juga menyinggung agar panwaslu lebih fokus pada pengawasan bakal calon kandidat yang sudah mulai jalan mencari dan mengajak pemilih padahal tahapan kampanye belum berlangsung.
“Ada baiknya rekomendasi tersebut diserahkan ke bupati untuk dilakukan tindak lanjut. Kecuali antara pemda dan panwaslu ada titik terang dan beda pendapat barulah bisa dimediasi oleh KASN. Otoritas pemberian sanksi, ya di pemda. Kecuali kalau ada pernyataan tidak puas dari panwas atas keputusan bupati pada penerapan sanksi ASN baru melibatkan KASN,” terangnya. (faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!