MUI Bulukumba Dukung Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

MUI Bulukumba Dukung Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bulukumba mendukung langkah pemerintah pusat dan daerah untuk lakukan pemotogan gaji ASN untuk zakat.

 

Hal itu disampaikan Ketua MUI Bulukumba KH. Tjamiruddin, Rabu (14/2) pagi, di Kantor BAZNAS Bulukumba. Ia menjelaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan, Fatwa No. 3 Tahun 2003, sekitar 15 tahun silam. “Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai dan karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, yang kita butuhkan saat ini adalah payung hukum dari pemerintah (Pusat dan Daerah) yang membolehkan pemotongan langsung di bendahara gaji atau bank penggajian tanpa harus bersusah payah mendatangi setiap ASN yang berjumlah sekitar 8.000 orang untuk meminta surat pernyataan mereka. “Bentuknya bisa Peraturan Bupati (Perbut) atau instruksi Bupati, sebagaimana telah diusulkan oleh Pimpinan BAZNAS Kab. Bulukumba beberapa bulan lalu,” ucapnya.

“Kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Enrekang dan beberapa kabupaten lain yang sudah melakukan pemotongan langsung di bank penggajian dengan mekanisme Payroll System,” tambahnya mencontohkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Yusuf Shandy, Lc., Ketua BAZNAS Kab. Bulukumba. Pihaknya mengatakan, pemotongan gaji ASN untuk zakat sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa daerah.

“Pemkab Enrekang itu sudah berjalan sejak 2016 lalu. Hasil pemotongannya langsung ditransfer ke rekening BAZNAS Enrekang. Demikian pula di Kota Makassar dan Kab. Maros. Bedanya, di Enrekang itu pemotongan langsung dilakukan oleh Pemkab, sementara di Makassar dan Maros pemotongan dilakukan di bendahara SKPD/OPD dan harus didasarkan pada Surat Pernyataan Muzakki,” ujarnya.

Yusuf Shandy juga menjelaskan, yang dipotong zakatnya hanya mereka yang gajinya telah mencapai nishab. Bagi mereka yang belum capai nishab, mereka bisa berinfak atau bersedekah. Nishabnya sebagaimana telah ditetapkan oleh Kemenag RI adalah 524 Kg beras atau seetara dengan Rp 3.668.000. “Artinya, ASN yang gaji bersihnya (setelah potong pajak) telah mencapai Rp 3.668.000, mereka inilah yang wajib berzakat. Jika gajinya belum mencapai jumlah tersebut, masuk dalam kategori infak. Berapa kadar zakatnya? Hanya 2,5 persen. Jika ASN itu gajinya Rp 4 juta, maka zakatnya hanya Rp 100 ribu. Jika gajinya Rp 6 juta, maka zakatnya hanya Rp 150 ribu per bulan.”

Lebih jauh Yusuf Shandy menjelaskan bahwa hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan disalurkan kepada yang berhak, dalam bentuk program. “Tujuan pemanfaatannya sebagaimana amanah UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas ummat.

Di BAZNAS Kab. Bulukumba terdapat lima program utama: (1) Bulukumba sejahtera (pemberdayaan ekonomi), (2) Bulukumba Cerdas (Pendidikan), (3) Bulukumba Religius (dakwah dan advokasi), (4) Bulukumba Sehat (kesehatan), dan (5) Bulukumba Peduli (kemanusiaan dan bencana).

 

“Melalui program-program tersebut di atas, alhamdulillah, sudah puluhan Mahasiswa S1 dan S2 sudah kita bantu, ratusan guru ngaji tradisional kita beri insentif, ratusan keluarga dhuafa dan lansia kita berikan bantuan sembako. Selain itu kita juga telah salurkan ratusan paket bantuan kepada korban bencana, termasuk korban kebakaran,” imbuhnya.**

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!