Soal Dugaan Penjualan Tahura, Kejari Masih Tertutup – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Dugaan Penjualan Tahura, Kejari Masih Tertutup

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Dugaan penjualan lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 41 hektare di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, mulai diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba. Hanya saja, pihak kejari masih terutup soal hasil penyelidikannya.
Kepala Kejari Bulukumba, M Ihsan yang dikonfirmasi beralasan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihaknya belum bisa membeberkan informasi secara detil. Pasalnya alur penyeledikan dan aturan yang memungkinkan belum bisa dipublis.
Menurutnya, hasil peneyelidkan baru bisa dipublis jika telah diketahui jelas saksi dan tersangka. Sementara, ditanya soal kemungkinan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam kasus tersebut, Ihsan enggan menjawab.
“Belum bisa kita ekspose keluar, yang jelas tahapannya baru penyelidikan. Kalau sudah penyidikan baru bisa diekspose karena sudah jelas siapa saksi dan tersangkanya. Yang pasti kasus ini terus kita dalami dan proses,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menuturkan, sambil menunggu hasil pemeriksaan aparat hukum, Pemkab Bulukumba akan mendorong proses kejelasan batas batas Tahura. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tahu kawasan yang tidak dapat diperjualbelikan atau dilakukan pengelolaan.
Namun yang pasti, Tomy mengaskan kasus dugaan penjualan Tahura telah diserahkan kepihak terkait dan penegak hukuam. “Kita meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memastikan batas-batas di kawasan Tahura untuk menghindari adanya transaksi atau pemanfaatan Tahura di luar peruntukannya. Perlu konfirmasi dan klarifikasi yang jelas pada batas-batas wilayah Tahura,” terangnya.
Sebelumnya, Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan DLHK Bulukumba, Rahmat mengkau telah menyerahkan hasil investigasi dari tim yang telah dibentuk ke Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan RI. Sisa pelaporan resmi dari pemerintah daerah yang hingga saat ini belum ada perintah dari bupati.
“Hasilnya sudah pasti, jika lokasi yang dijual seluas 41 hektare masuk dalam lokasi Tahura. Tapi penaganannya belum dilakukan sisa menunggu pelaporan resmi,” ujarnya
Dalam penindakanya, menurut Rahmat, Gakkum sama halnya dengan polisi, harus ada pelaporan resmi dari pemerintah daerah. Pasalanya meski merasa dirugikan dengan terjualnya Tahura harus ada proses penelusuran tersendiri dari Gakkum.
“Sembari menunggu pelaporan resmi, kami sudah berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Makassar, sambil menunggu pemetaannya. Karena peta yang digunakan daerah merupakan edisi lama,” jelasnya.(faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!