Diduga Menang Tender Tanpa Lelang, Perusahaan Asal Bulukumba jadi Sorotan di Bantaeng – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Diduga Menang Tender Tanpa Lelang, Perusahaan Asal Bulukumba jadi Sorotan di Bantaeng

Ilustrasi int
REPORTER: ANJAR S MASIGA
EDITOR: SUPARMAN
BANTAENG, RADAR SELATAN.CO.ID  — DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bantaeng menyoroti adanya perusahaan asal Kabupaten Bulukumba yang memenangkan tender megaproyek senilai Rp Rp 32.279.715.000, tanpa melalui proses lelang. Hal ini dinilai sebagai sebuah bentuk konspirasi yang terstruktur, sistematis dan masif di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bantaeng.
Ketua DPD LIRA Bantaeng, Yuzdanar membeberkan, perusahaan yang dimaksud adalah PT Agung Bulukumba. Perusahaan konstruksi tersebut bakal mengerjakan proyek peningkatan ruas jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bantaeng.
Dipaparkan, dari total nilai anggaran tersebut untuk melakukan proses lelang keluar 2 persen atau berkisar Rp 600 juta. Jika pihak ULP memecah-mecahkan perencanaan dari anggaran Rp 32 miliar itu menjadi beberapa anggaran, menyalahi Kepres No. 4/2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan peraturan LKKP No. 4/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Dan patut diduga adanya persekongkolan tender dan berbau korupsi,” tegas Danar.
Danar meminta pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi proses tender proyek di Bantaeng khususnya proyek dengan nomor kontrak 600/02.02/SP-BJJ/PUPR/II/2018 dengan pelaksanaan pekerjaan mulai 08 Februari 2018 hingga 05 September 2018. Dia juga meminta penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan adanya penyalahgunaan wewenang.
“Kami juga dalam waktu dekat ini akan melaporkan adanya dugaan kejahatan tersruktur, sistematis, dan masif yang menggurita di ULP Bantaeng,” tandasnya.
Dikonfirmasi, Kasubag Hukum Setdakab Bantaeng, Muhammad Aswar mengatakan, rekanan tersebut pernah menjadi temuan BPKP pada 2011 terkait pembangunan ruas jalan di Dampang, Kecamatan Gantarangkeke, Bantaeng dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 3,1 miliar, Nomor kontrak: 600/02.112/SP/PUK-BM/PJ/X/2011, tertanggal 27 oktober 2011.
Sehingga baginya ironis jika perusahaan kontraktor tersebut kembali mendapat pekerjaan dalam menangani proyek tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bantaeng. Padahal setiap rekanan atau kontraktor yang menangani proyek wajib memiliki laporan bebas temuan.
“Kami tidak pernah mengeluarkan laporan bebas temuan. Entah kalau ada laporan bebas temuannya itu dari kabupaten lain, seperti Bulukumba atau Sinjai,” jelasnya.
Kontraktor yang memiliki laporan temuan, lanjut Aswar, untuk dua tahun kemudian, jika ingin terlibat pengerjaan proyek harus ikut tender. Terpenting, wajib mengantongi laporan bebas temuan di kabupaten mana dia ikut lelang.
Kabag Hukum Pemkab Bantaeng, Rivai Nur menambahkan, terkait lelang, pihaknya tidak pernah dilibatkan secara teknis. Bagian Hukum hanya pada tahapan pengeluaran laporan bebas termuan.
“Yah selama saya menjabat tidak pernah. Kami hanya mengeluarkan laporan bebas temuan, selama kontraktor ters ebut sudah diverifikasi,” ujarnya. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!