PPK Proyek Jembatan Bialo Mangkir Dari Panggilan Penyidik Tipikor – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

PPK Proyek Jembatan Bialo Mangkir Dari Panggilan Penyidik Tipikor

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jembatan sungai bialo mangkir dari undangan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres  Bulukumba. Proses kasus jembatan sungai bialo ini masih dalam tahap analisa polisi sebelum resmi ditingkatkan ketahap penyelidikan. Jumlah anggaran keseluruhan proyek bialo sendiri mencapai Rp38 miliar lebih.

Kasatreskrim Polres Bulukumba melalui Kanit Tipikor Bripka Muh Ali, mengatakan, pihaknya telah mengundang langsung PPK proyek jembatan sungai bialo agar hadir memberikan klarifikasi. Hanya sampai sekarang ini PPK belum memenuhi panggilan pihaknya. Olehnya ia  berencana akan datang langsung ke PPK dalam rangkah melakukan klarifikasi yang mengenai beberapa hal. 

“Kita sudah melayangkan undangan klarifikasi .tapi belum datang.  kita hanya mau minta penjelasan terkait adendum dan pemberlakukan denda untuk mengetahui apakah ada unsur pidana. Tapi itu haknya. yang g jelas kami tetap pantau sampai selesai pembayaran 100 % dan sampai masa pemeliharaan, ada tahapan tahapanya jadi kita tetap pantau sampai tahapan selesai,”katanya. Rabu 14 Maret 2018, melalui pesan WhastApp.

Ali mengatakan, setiap tahapan ada prosedurnya, jika masih dalam tahap analisa diakui pihaknya  belum bisa dilakukan  upaya paksa. Akan tetapi boleh dilakukan  nanti setelag perkara telah masuk penyelidikan dan ditemukan ada unsur tindak pidana di temukan maka otomatis akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditahap penyidikan  baru ada kewenangan Penyidik melakukan Upaya Paksa.

” Dan itu berlaku untuk semua Tindak Pidana, tahapannya begitu,”katanya.

Menurut dia, sejauh ini proses proyek jembatan sungai bialo ini masih dalam tahap analisa, setelah semua ini rampung baru kemudian ditingkatkan pada tahap penyelidikan. Namun, indikasi tentang adanya kerugian Negara juga belum bisa dipastikan, sebab masih dalam analisa kepolisian.

“Kita tunggu, kalau sudah selesai, baru dinaikkan ke penyelidikan, Makanya kami tetap berharap agar  yang diundang untuk klarifikasi hadir untuk menjelaskan apakah kegiatan yang sudah dilakukan itu sesuai mekanisme atau tidak biar jelas permasalahannya,”paparnya.

Diketahui, sejak awal pembangunan jembatan penghubung sungai bialo ini sempat berpolemik antara eksekutif dan legislatif. Dimana sebagian anggota dewan menolak anggaran yang diajukan Dinas PUPR, karena anggaran Rp38 miliar dinilai terlalu besar.

Bahkan, dewan membandingkan jembatan Basokeng Kajang yang tali bentangan lebih pendek dari bialo, namun bisa selesai dengan anggaran lebih rendah. “Masih banyak jembatan di desa yang butuh anggaran. Jembatan bialo ini tidak terlalu mendesak,” kata anggota komisi C DPRD Bulukumba, Abd Thalib.(faj)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!