Wow, Penjualan Tahura Ditaksir Rugikan Negara Rp 3 Miliar – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Wow, Penjualan Tahura Ditaksir Rugikan Negara Rp 3 Miliar

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba mulai blak-blakan terkait kasus dugaan penjualan lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 42 haktare, Kelurahan Tanah Lemo, Bontobahari. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar.
Hal ini diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Femi Irfan Nasution saat dikonfirmasi perkembangan kasus tersebut, kemarin. Menurutnya, besaran kerugian negara berdasarkan perbandingan harga tanah saat ini. Bahkan angka tersebut kemungkinan masih bisa bertambah.
“Intinya kalau hitung-hitungan dari tim penyidik kejaksaan setelah kita turun ke lokasi, yah sekitar Rp 3 miliar lebih. Tapi kan yang tentukan itu adalah BPK atau BPKP, yang jelas dalam kasus ini sudah mulai terkuak ada tindakan melawan hukum dan indikasi korupsi,” tegasnya, Minggu 18 Maret 2018, kemarin.
Selain indikasi tindak pidana korupsi, lanjut Femi, pihaknya juga mengindikasikan ada gratifikasi dalam kasus ini. Kuat dugaan juga melibatkan orang dalam pemerintahan dan melibatkan pelaku lebih dari satu orang. Bahkan lebih jauh dia menegaskan dalam kasus ini akan menjerat tersangka masing-masing, masyarakat, pihak swasta, dan aparatur pemerintahan.
“Kalau soal siapa nama-nama calon tersangkanya belum kami dapat sebutkan sebelum ekspose. yang jelas tersangkanya dari tiga elemen, masyarakat, swasta dan pemerintahan. Jadi soal gratifikasinya silahkan berpendapat sendiri dari mana,” paparnya.
Sementara itu, Jaksa Pidsus, Sodiq Suksmana menambahkan, guna menguatkan dugaan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi khususnya orang-orang yang mengetahui transaksi tersebut. Dalam penelusuran yang dilakukan pihaknya,  ditemukan adanya sejumlah oknum yang mengklaim pemilik lahan berdasarkan warisan nenek moyang tanpa dikuatkan dokumen resmi.
“Yah hanya berdasarkan lisan saja dan bukti SPT. Alasanya zaman Belanda bukti yang menguatkan belum ada cukup sepengetahuan saja, padahal kan dari zaman dulu sudah ada namanya rente. Jadi memang peta yang dimiliki oknum jauh beda dengan

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!