Soal Penjualan Tahura, Bupati: Bongkar Mafia Tanah  – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Penjualan Tahura, Bupati: Bongkar Mafia Tanah 

AM Sukri Sappewali Bupati Bulukumba
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali mendukung langkah kejaksaan dalam mengusut tuntas dugaan penjualan lahan Tahura (Taman Hutan Raya) yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 3 miliar. Dia berharap penegak hukum membongkar indikasi mafia tanah dalam kasus ini.
“Bagi saya itu yang kita harapkan kejaksaan jangan pandang bulu, siapa pun terlibat harus bertanggung jawab. Biar terungkap siapa sebenarnya yang bermain di Tahura. Masyarakat dan pemerintah harus bersama membongkar mafia tanah,” ujarnya, Senin 19 Maret 2018, melalui WhastApp-nya.
Sukri mengaku pemerintah kabupate memberikan perhatian khusus kasus tersebut. Bahkan dia meminta kejaksaan tidak pandang bulu dalam mengungkap kasus tersebut, siapa pun yang terlibat harus di proses secara hukum.
Sejauh ini, bupati Bulukumba dua periode ini mengapresiasi kinerja kejaksaan yang yang dinilai serius mengusut penjualan lahan negara seluas 42 hektare lebih oleh pihak swasta itu. Bahkan dari hasil analisa dan konfirmasi beberapa pihak terkait, indikasi adanya pelanggaran hukum sangat kuat dan melibatkan orang-orang berpengaruh.
“Banyak pejabat atas (pusat, red) yang telepon terkait masalah ini. Saya tidak akan mundur, dan berharap pihak penegak hukum juga seperti itu, usut tuntas dan proses pelakunya,” tegas Sukri.
Bahkan, Sukri mengaku siap memberikan kesaksian dalam kasus tersebut termasuk pejabat yang berkompeten. “Saya yang membuat laporan polisi dan kejaksaan itu supaya diusut tuntas. Saya siap memberikan kesaksian sebatas pengetahuan saya tentang Tahura dan tidak akan intervensi masalah hukum nya. Justru kita mau ini dibuka secara terang benderang,” pangkasnya.
Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Femi Irfan Nasution mengungkapkan, kasus dugaan penjualan lahan di Tahura seluas 42 haktare, Kelurahan Tanah Lemo, Bontobahari, diduga merugikan negara lebih dari Rp 3 miliar. Besaran kerugian negara berdasarkan perbandingan harga tanah saat ini. Bahkan angka tersebut kemungkinan masih bisa bertambah.
“Intinya kalau hitung-hitungan dari tim penyidik kejaksaan setelah kita turun ke lokasi, yah sekitar Rp 3 miliar lebih. Tapi kan yang tentukan itu adalah BPK atau BPKP, yang jelas dalam kasus ini sudah mulai terkuak ada tindakan melawan hukum dan indikasi korupsi,” tegasnya, Minggu 18 Maret 2018, kemarin.
Selain indikasi tindak pidana korupsi, lanjut Femi, pihaknya juga mengindikasikan ada gratifikasi dalam kasus ini. Kuat dugaan juga melibatkan orang dalam pemerintahan dan melibatkan pelaku lebih dari satu orang. Bahkan lebih jauh dia menegaskan dalam kasus ini akan menjerat tersangka masing-masing, masyarakat, pihak swasta, dan aparatur pemerintahan.
“Kalau soal siapa nama-nama calon tersangkanya belum kami dapat sebutkan sebelum ekspose. yang jelas tersangkanya dari tiga elemen, masyarakat, swasta dan pemerintahan. Jadi soal gratifikasinya silahkan berpendapat sendiri dari mana,” paparnya.(faj)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!